Harapan Kepala Daerah di Kaltim pada Menkeu Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani, tak Pangkas DBH

Bukan hanya dari pemerintahan, legislatif daerah juga berharap ada kebijakan dari Menkeu Purbaya terkait transfer ke daerah dan DBH ini.

Anggota DPR RI Komisi II, Edi Oloan, menanggapi serius wacana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan ini masih belum final, namun pemerintah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

“Pemerintah sangat hati-hati sekali. Kita belajar dari kasus di Pati. Saat fiskal daerah berkurang, kepala daerah menaikkan PBB, masyarakat protes dan demo.

Bahkan sampai merembet ke Jakarta. Itu artinya, pengurangan TKD bisa jadi salah satu pemicu keresahan masyarakat,” katanya ketika ditemui usai hadir dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Bawaslu di Ballroom Kantor Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, Kaltim sendiri dikabarkan akan mengalami pengurangan TKD sekitar Rp5 triliun.

Namun, perubahan besar terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan baru-baru ini.

Ia juga memiliki harapan besar agar isu tersebut tidak berlanjut, mengingat kondisi lapangan masing-masing daerah yang berbeda.

“Mudah-mudahan ini tanda kebijakan keuangan Pak Prabowo berubah. Harapannya tidak ada pengurangan TKD tahun 2026, atau kalaupun ada, tidak terlalu signifikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk melakukan efisiensi jangka pendek demi mewujudkan Indonesia menuju negara industrialisasi.

“Kita doakan bersama agar TKD tidak dipotong pada 2026.

Kalau itu bisa dijaga, maka pembangunan di Mahakam Ulu dan daerah lain tidak akan terhambat,” katanya. 

Baca juga: Wagub Seno Aji Berharap Menkeu Purbaya Yudhi tak Potong Dana Bagi Hasil Kaltim

(TribunKaltim.co/Patrick Vallery Sianturi/Ary Nindita Intan RS/Raynaldi Paskalis/Desy Filana)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.