Harapan Kepala Daerah di Kaltim pada Menkeu Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani, tak Pangkas DBH

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Senin (8/9/2025).

Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani ini menjadi harapan bagi Kepala Daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tengah mengkhawatirkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) termasuk juga Dana Bagi Hasil (DBH). 

Sejumlah kepala daerah di Kaltim berharap agar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah dan DBH. 

Diketahui pemangkasan dana transfer ke daerah dan DBH menjadi perhatikan seluruh kepala daerah di Kaltim setelah adanya keputusan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN yang berlaku sejak 29 Juli 2025.

Baca juga: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

Rencananya, 10 Walikota dan Bupati di Kaltim akan mendatangi Kemenkeu untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil atau DBH ini.

Diketahui di Kaltim ada 7 kabupaten dan 3 kota.

Tujuh Kabupaten di Kaltim yakni Berau, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Mahakam Ulu (Mahulu), Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

Tiga Kota di Kaltim meliputi, Balikpapan, Samarinda (ibukota) dan Bontang.

Rencana Walikota dan Bupati di Kaltim untuk mendatangi Kemenkeu ini disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, hari ini, Jumat (12/9/2025).

“Kita sudah berkoordinasi di tingkat Provinsi Kaltim.

Kebetulan kemarin kita kumpul para kepala daerah dipimpin oleh Pak Gubernur Kaltim (Rudi Masud).

Rencananya, kami bersama 10 kepala daerah akan datang ke Kemenkeu untuk memperjuangkan DBH,” ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Jumat(13/9/2025).

Ia pun berharap, dengan adanya Menkeu baru, arah kebijakan fiskal dapat lebih berpihak kepada daerah, sehingga pembangunan dan layanan publik di Kukar tetap berjalan optimal.

“Dengan adanya Menkeu baru, kita berharap ada perubahan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah,” katanya.

Selain Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri harapan pada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga disampaikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo.

“Mudah-mudahan dengan Menteri baru, ada perubahan, sehingga tidak sesuai dengan isu pemangkasan tersebut,” kata Bagus saat rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, di Gedung Parkir Klandasan, Kota Balikpapan, Jumat (12/9/2025).

Ia menilai, Menkeu Purbaya memiliki kebijakan yang mendorong peningkatan anggaran belanja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Menteri yang baru (Purbaya Yudhi Sadewa) ingin masyarakat terus belanja, supaya ada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang melakukan pengetatan anggaran,” ucapnya.

Harapan pada Menkeu baru, Purbaya Yudhi Sadewa juga disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Seno Aji berharap Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dapat memberikan solusi atas rencana pemotongan DBH ke daerah. 

Ia berharap pergantian menteri dapat membawa angin segar bagi daerah.

Seno Aji berharap kinerja menteri baru ini dapat lebih baik dari menteri sebelumnya.

"Tapi yang jelas kami juga berharap bahwa kinerja dari Kementerian Keuangan yang baru ini jauh lebih bagus dari Ibu Sri Mulyani sehingga bisa membantu Pak Presiden dan juga akhirnya ujung-ujungnya adalah membantu pemerintah daerah," terangnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi yang tengah dihadapi provinsi kaya sumber daya alam ini.

Saat ini, Kaltim masih dibayangi ancaman pemangkasan dana transfer ke daerah khususnya DBH yang dikabarkan akan mengalami pemangkasan hingga 50 persen.

Pemangkasan DBH dalam jumlah besar tersebut dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keuangan daerah dan berdampak pada pelaksanaan program-program strategis daerah

Dengan pergantian Menkeu, Seno Aji berharap ada terobosan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah.

"Mudah-mudahan nanti ke depan ada solusi tentang pemotongan DBH yang akan diberikan kepada daerah dengan adanya menteri yang baru ini bisa punya solusi untuk tidak memotong dan dikembalikan lagi ke daerah.

Nah itu saja harapan kami," katanya. 

Harapan dari Legislatif

Bukan hanya dari pemerintahan, legislatif daerah juga berharap ada kebijakan dari Menkeu Purbaya terkait transfer ke daerah dan DBH ini.

Anggota DPR RI Komisi II, Edi Oloan, menanggapi serius wacana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan ini masih belum final, namun pemerintah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

“Pemerintah sangat hati-hati sekali. Kita belajar dari kasus di Pati. Saat fiskal daerah berkurang, kepala daerah menaikkan PBB, masyarakat protes dan demo.

Bahkan sampai merembet ke Jakarta. Itu artinya, pengurangan TKD bisa jadi salah satu pemicu keresahan masyarakat,” katanya ketika ditemui usai hadir dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Bawaslu di Ballroom Kantor Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, Kaltim sendiri dikabarkan akan mengalami pengurangan TKD sekitar Rp5 triliun.

Namun, perubahan besar terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan baru-baru ini.

Ia juga memiliki harapan besar agar isu tersebut tidak berlanjut, mengingat kondisi lapangan masing-masing daerah yang berbeda.

“Mudah-mudahan ini tanda kebijakan keuangan Pak Prabowo berubah. Harapannya tidak ada pengurangan TKD tahun 2026, atau kalaupun ada, tidak terlalu signifikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk melakukan efisiensi jangka pendek demi mewujudkan Indonesia menuju negara industrialisasi.

“Kita doakan bersama agar TKD tidak dipotong pada 2026.

Kalau itu bisa dijaga, maka pembangunan di Mahakam Ulu dan daerah lain tidak akan terhambat,” katanya. 

Baca juga: Wagub Seno Aji Berharap Menkeu Purbaya Yudhi tak Potong Dana Bagi Hasil Kaltim

(TribunKaltim.co/Patrick Vallery Sianturi/Ary Nindita Intan RS/Raynaldi Paskalis/Desy Filana)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.