DLH Balikpapan Mulai Operasi Yustisi, Jam Buang Sampah Pukul 18.00 - 06.00 Wita, Sanksi dan Dendanya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mulai menggelar Operasi Yustisi sampah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Tujuan Operasi Yustisi sampah ini dilaksanakan DLH Balikpapan sebagai upaya menertibkan perilaku membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jam buang sampah, yakni pukul 18.00 hingga 06.00 WITA.

DLH Balikpapan menggelar Operasi Yustisi ini mengingat gaya hidup masyarakat yang mulai tidak tertib dalam mengelola sampah.

Sebelumnya, masyarakat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal tertib dalam membuang sampah.

Baca juga: Tegakkan Aturan Pembuangan Sampah, DLH Balikpapan Mulai Berlakukan Operasi Yustisi

Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan dalam dua hingga tiga tahun terakhir, gaya hidup masyarakat dalam membuang sampah mengalami perubahan signifikan.

Kini, banyak yang membuang sampah sembarangan tanpa mempedulikan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Inilah yang kemudian membuat DLH Balikpapan mengambil langkah tegas memperketat pengawasan pembuangan sampah melalui Operasi Yustisi.

Aturan membuang sampah ini sudah dijelaskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Operasi Yustisi sampah yang dilaksanakan DLH Balikpapan ini turut melibatkan tim gabungan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama dengan kecamatan dan kelurahan setempat.

Operasi Yustisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah

Melalui Operasi Yustisi sampah ini, masyarakat diingatkan kembali bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama.

“Adapun sanksi administratif bagi pelanggar berupa teguran lisan/tertulis, denda Rp100 ribu, atau kerja sosial membersihkan lingkungan,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Selain denda administratif, pelaku juga dapat menghadapi sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp5 juta.

Pelanggaran yang dikenakan denda tidak hanya terbatas pada pembuangan sampah di luar jam yang ditentukan, tetapi juga mencakup tindakan seperti membuang sampah di luar TPS/halte sampah.

Kemudian melakukan pembuangan terbuka di TPA; membakar sampah; membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, atau tempat sejenis; lalu membuang sampah/kotoran dari atas kendaraan, membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS/halte sampah.