TKD Dipangkas Drastis, Mahulu Terancam Tidak Bisa Biayai Pembangunan 2025

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Penerimaan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Mahakam Ulu dipangkas drastis, tentu saja Pemkab Mahakam Ulu terancam tidak bisa membiayai pembangunan. 

Kepala BPKAD Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, menyebutkan, estimasi penerimaan TKD tahun 2025 turun hingga 75 persen hingga 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

TKD adalah singkatan dari Transfer ke Daerah, yaitu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Yohanes Andy, Kabupaten Mahakam Ulu biasanya menerima lebih dari Rp1 triliun dana transfer di luar DAU dan DAK. 

Baca juga: DPR Setuju Permintaan Menkeu, Anggaran TKD 2026 Ditambah, Kaltim Harap Dana Bagi Hasil tak Dipangkas

Namun tahun depan, estimasi yang muncul hanya sekitar Rp200 miliar.

Jika ditambah DAU sekitar Rp400 miliar dan PAD sekitar Rp600 miliar, angka ini jauh dari kebutuhan APBD perubahan 2025 yang mencapai Rp2,975 triliun, termasuk SILPA Rp726 miliar.

“Dengan kondisi ini, otomatis daerah hanya bisa melaksanakan kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta beberapa kegiatan operasional lain. Belanja modal kemungkinan besar tidak ada,” tegasnya, Jumat (19/9/2025).

Ia menilai, pemotongan ini akan mengganggu kewajiban daerah dalam memenuhi porsi belanja wajib, seperti alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Bahkan belanja pegawai bisa menyalahi aturan, karena berpotensi melampaui batas maksimal 30 persen dari APBD.

Kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada pembayaran gaji PPPK yang jumlahnya di Mahulu mencapai dua ribuan.

Baca juga: DBH Paser Anjlok Tajam, Wabup: Jangan Sampai TKD Dipotong Terlalu Besar

Jika TKD benar-benar turun drastis, daerah terpaksa harus melakukan penyesuaian kebijakan besar-besaran.

Ia mengungkapkan, dalam rakor bersama KPK sebelumnya, sudah dibicarakan perlunya lobi ke pemerintah pusat agar kebijakan ini ditinjau ulang.

Ia berharap daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kaltim, tidak dirugikan karena kontribusi besar yang tidak sebanding dengan penerimaan.

“Kalau angka ini dipertahankan, pembangunan nyaris tidak bisa jalan. Daerah baru seperti Mahulu masih sangat membutuhkan pembiayaan infrastruktur, kantor pemerintahan, hingga pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Samarinda Sebut Pemangkasan TKD Kaltim Lebih Parah dari Wabah Covid

Meski begitu, ia menekankan bahwa angka tersebut masih sebatas estimasi.