3 Proyek Infrastruktur yang Diajukan Pemkab PPU ke Pemerintah Pusat Belum Ada Kepastian

Belum diketahui pasti apakah dukungan tersebut telah dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPR (Pokir), atau masuk ke dalam program aspirasi yang memiliki dasar hukum dan alokasi anggaran.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapat dukungan dari Mas Budi Satrio. Beliau adalah wakil rakyat yang punya kepedulian besar terhadap kemajuan Kalimantan Timur, khususnya daerah pemilihannya. Ini langkah tepat untuk terus bersinergi memajukan PPU," jelas Mudyat.

Seperti diketahui, bahwa dalam sistem pemerintahan dan penganggaran nasional, usulan proyek infrastruktur lintas sektor memerlukan proses panjang.

Mulai dari perencanaan di musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sinkronisasi dengan Bappenas, verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR, hingga persetujuan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan DPR.

"Apa yang kita ajukan hampir semuanya, insyaallah akan dilaksanakan dan diupayakan secepatnya oleh Pak Menteri. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, termasuk pembangunan Jembatan Riko, Bendung Gerak Talake, dan Bendung Lawe-Lawe,” pungkasnya. (*)