Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Hasil Pertemuan Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya, Gubernur Kaltim Optimis Ada Perubahan

Berikut hasil pertemuan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (7/102025). Gubernur Kaltim keberatan pemotongan DBH.

|
Kolase Tribun Kaltim / HO/ Adpimprovkaltim
DANA BAGI HASIL - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, saat bertemu menteri keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam pertemun tersebut rudy masud menjadi 1 dari 18 gubernur yang hadir melayangkan protes terhadap pengmangkasan dana bagi hasil (DBH). (HO/ Adpimprovkaltim). 

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan respons atas kedatangan sejumlah kepala daerah yang menuntut agar anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 tidak dipotong.

Purbaya menjelaskan, pihaknya tahu betul mengenai keluhan-keluhan yang terjadi di daerah, dan hal itu juga disampaikan oleh para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada pertemuan siang tadi.

"Semuanya (kepala daerah) ngomong, enggak mau ketinggalan. Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam," ucapnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun menurut Purbaya, pemda harus memperbaki kualitas belanja masing-masing agar pemerintah pusat tidak menurunkan alokasi anggaran daerah untuk tahun depan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Tanggapi Gagasan Dedi Mulyadi soal Iuran Rp1.000 per Hari, Tidak Ada Kewajiban Donasi

Sebab, keputusan penurunan anggaran TKD ini diambil lantaran pemerintah pusat menilai pemda selama ini tidak membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai peruntukkannya.

"Saya bilang sih ya Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan, ini di atas-atas sana," jelasnya.

Purbaya menambahkan, penilaian mengenai kualitas belanja pemda yang buruk sudah terlanjur melekat di antara para pengambil keputusan.

Sehingga seharusnya, sebelum pemda menuntut agar anggaran TKD tidak dipangkas, ada baiknya mereka berbenah diri terlebih dahulu.

Baca juga: Purbaya: Anggaran MBG tak Diserap Akan Ditarik, Kalau Lebih Kita Tambah

"Mungkin desentralisasi enggak jelek-jelek amat tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus," ungkap Purbaya.

Apabila pemda berhasil memperbaiki kualitas belanjanya, maka Purbaya berjanji akan meminta para pengambil keputusan untuk menaikkan kembali anggaran TKD.  

"Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi," kata Purbaya.

Pada siang tadi sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan.

Baca juga: Respons Pernyataan Luhut, Menkeu Purbaya Tetap akan Potong Anggaran MBG

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemda menimbulkan dampak ke belanja daerah.

Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved