POPULER KALTIM: Dapur SPPG di Tenggarong dapat Sertifikat Higiene, Pemkot Balikpapan Krisis Pegawai

Selain sertifikasi SLHS, Dapur Panjaitan juga sedang dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

“Sekarang dapur-dapur lain juga sudah diwajibkan mengurus sertifikasi serupa, tapi dapur ini termasuk yang lebih dulu menyelesaikannya,” kata Idam.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar kehalalan dan keamanan bagi siswa.

Pengurusan sertifikat halal juga menjadi bagian dari komitmen dapur terhadap kualitas layanan.

“Semua ini bagian dari komitmen kami terhadap keamanan pangan. Karena itu, menu-menu yang kami sajikan diatur dengan ketat, tidak ditempel atau diumumkan sembarangan, tapi dikelola langsung di dalam sistem dapur kami,” terangnya.

Idam menambahkan, pengelolaan menu di Dapur Panjaitan dilakukan secara sistematis. Setiap hari, menu disusun dan dikontrol oleh tim internal agar sesuai dengan standar gizi dan kebersihan.

Proses ini juga diawasi oleh tenaga ahli gizi yang terlibat langsung dalam penyusunan menu harian.

Dengan berbagai upaya tersebut, Dapur Panjaitan terus memperkuat perannya sebagai penyedia makanan bergizi dan aman bagi peserta didik.

“Kami ingin memastikan apa yang dimakan anak-anak benar-benar terjamin, baik dari sisi gizi maupun kebersihannya,” kata Idam.

Simak berita lengkapnya:

• Dapur Panjaitan Tenggarong Miliki Sertifikat Higiene, Pastikan Keamanan Pangan Sekolah >>>
• 3.403 Porsi Sehari, Dapur Panjaitan Jaga Asupan Sehat Siswa di Tenggarong >>>

2. Pemkot Balikpapan Alami Krisis Pegawai

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menghadapi krisis kekurangan pegawai, terutama di tingkat kelurahan.

Kondisi ini diperparah oleh gelombang pensiun pegawai setiap tahun yang mencapai lebih dari 100 orang, sehingga banyak posisi jabatan struktural eselon IVB yang kini kosong.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan, Purnomo, mengatakan kekosongan ini menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di wilayah kota.

“Kita masih memerlukan pengisian kekosongan jabatan-jabatan struktural di kelurahan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Ia mengungkapkan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berpangkat eselon IVB di tingkat kelurahan cukup mengganggu roda pemerintahan.