Jimly Assiddiqie Beber 3 Pilar Utama Pembentukan Pemdasus IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Ketua Pembina Jimly School of Law and Government (JSLG), Jimly Assiddiqie beber 3 pilar utama pembentukan pemdasus IKN Nusantara, Kaltim.

Hal itu diungkapkan Jimly Assiddiqie usai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjalin kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG).

Kerja sama tersebut mendukung persiapan pembentukan pemerintahan daerah khusus (pemdasus) di IKN.

Diketahui, kerja sama ini difokuskan pada penguatan aspek hukum, kelembagaan, dan budaya pemerintahan yang akan diterapkan di ibu kota baru.

Baca juga: Pekerja IKN Dapat Cek Kesehatan Gratis dari Mayapada Hospital Nusantara

Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Auditorium Balai Kota Otorita IKN.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan Ketua Pembina JSLG, Jimly Assiddiqie, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003–2008.

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya sistematis, untuk menyusun fondasi pemerintahan daerah khusus, yang akan menjadi ciri khas IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Jimly menyoroti tiga pilar utama, yang harus disiapkan dalam pembentukan pemdasus.

Aturan konstitusional (constitution rules), yakni menyusun kerangka hukum dan regulasi yang jelas, untuk pemerintahan daerah khusus.

Kelembagaan konstitusional (constitution institution), membangun struktur lembaga pemerintahan yang efektif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah khusus.

Budaya konstitusional (constitution culture), mengembangkan budaya pemerintahan yang menghargai etika, transparansi, dan partisipasi masyarakat lokal.

Menurut Jimly, membangun IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, tapi juga menyiapkan tata kelola yang tertib dan berkelanjutan.

"Termasuk pelibatan masyarakat lokal, serta perhatian pada aspek sosial ekonomi," ungkapnya Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Pekerja IKN Terdampak Kebakaran HPK Dapat Baju, Celana hingga Pakaian Dalam dari Donasi OIKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan kerja sama ini penting, agar penyusunan struktur dan fungsi pemerintahan daerah khusus di IKN, dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

“Kita harus tahu apa yang perlu disiapkan agar pemdasus ini bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan kuat, dalam membangun sistem pemerintahan daerah khusus di IKN, yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif.

"Kita berharap ini menjadi contoh pengelolaan tata kelola pemerintahan masa depan," pungkas Basuki.

Update Info IKN Terkini

Mayapada  Hospital Nusantara menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk pekerja konstruksi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program ini menjadi hasil kolaborasi antara Otorita IKN dan Mayapada Hospital Nusantara, sebagai komitmen bersama dalam menjaga kesehatan para pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan Ibukota baru.

Hospital Director Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian rumah sakit tersebut pada para pekerja di garda depan pembangunan IKN. 

Dalam pelaksanaannya, rumah sakit ini menurunkan tim medis lengkap, mulai dari tenaga administrasi, perawat, farmasi, dokter umum, hingga dokter spesialis penyakit dalam.

Baca juga: 188 Puskesmas di Kalimantan Timur Layani Cek Kesehatan Gratis

Sebab, bagi dr. Farah, kegiatan ini bukan hanya tentang pelayanan kesehatan, melainkan juga langkah preventif dalam menjaga produktivitas para pekerja di lapangan. 

"Bulan ini menandai satu tahun Mayapada Hospital Nusantara beroperasi di kawasan IKN. Melalui program cek kesehatan gratis dengan tagline 'Sehat dan Produktif’, kami ingin para pekerja selalu sehat dan produktif, sekaligus mencegah risiko penyakit di masa mendatang,” ujarnya, Selasa (7/10/2025). 

dr. Farah juga membeberkan, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara rutin, termasuk bagi pegawai Otorita IKN.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, kolaborasi antara Otorita IKN dan Mayapada Hospital Nusantara menjadi simbol nyata komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang menyeimbangkan kemajuan fisik dengan kesejahteraan manusia.

Baca juga: CKG di Samarinda Capai 13 Persen, Pelajar Sudah Jalani Cek Kesehatan Gratis

"Sinergi ini menegaskan visi besar IKN bukan hanya membangun kota yang modern dan hijau, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, serta ramah bagi seluruh masyarakat yang menjadi bagian dari Nusantara," pungkasnya. 

Daftar 5 Proyek MYC

Berikut daftar 5 proyek MYC pembangunan IKN Nusantara Selain Istana Wapres yang dikebut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) era Presiden Prabowo.

Ya, Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi sekadar wacana pembangunan.

Usai dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Fokus kini tertuju pada progres infrastruktur krusial, terutama gedung-gedung pemerintahan vital seperti Istana Wakil Presiden (Wapres). 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doy Hanggodo mengakui bahwa penyelesaian proyek-proyek vital ini, termasuk Istana Wapres, masih menjadi "pekerjaan rumah" (PR) yang harus diselesaikan di bawah skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract atau MYC). 

Baca juga: Satgas Perang Lawan Mafia Tambang Ilegal di IKN: Pengejaran, Jejak dan Invasi Hutan Konservasi

Untuk itu Dody memastikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan seluruh proyek MYC di IKN. 

"Proyek-proyek ini adalah urat nadi yang akan menentukan apakah IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tenggat waktu yang ditetapkan," ujar Dody, Jumat (3/10/2025). 

Selain Istana Wapres, proyek-proyek MYC IKN yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi:

1. Jalan Tol IKN (termasuk 10 ruas konektivitas utama), 

2. Kantor Kementerian Koordinator, 

3. Masjid Negara IKN, 

4. Jalan Sumbu Kebangsaan, 

5. Immersed Tunnel (Terowongan Bawah Laut) Sungai Sepaku. 

Meskipun tanggal pasti penyelesaian Istana Wapres tidak disebutkan, fokus Kementerian PU pada proyek MYC mengindikasikan bahwa target serah terima gedung-gedung pemerintahan utama ini harus rampung dalam waktu dekat, sejalan dengan ambisi politik di tahun 2028. 

Selain itu, salah satu pilar utama kesiapan IKN adalah konektivitas. Kementerian PU sedang membangun 10 ruas konektivitas IKN. 

Termasuk Tol IKN Seksi 1 hingga Seksi 6, serta Immersed Tunnel Sungai Sepaku, yang semuanya dirancang untuk menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan Samarinda secara cepat.

Baca juga: Beda Dinamika Ekonomi di 2 Daerah Penyangga IKN Kaltim, Balikpapan Deflasi dan PPU Inflasi

Komitmen Prabowo 

Komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan IKN ibu kota politik pada 2028 tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Dokumen ini secara rinci memaparkan target kuantitatif yang harus dicapai dalam tiga tahun ke depan, yang terbagi menjadi dua fokus utama: pembangunan fisik dan pemindahan pemerintahan. 

Ada pun target kuantitatif kesiapan IKN Tahun 2028:

Luas Area Terbangun (KIPP dan sekitar): 800–850 hektar

Persentase Pembangunan Gedung & Perkantoran: 20 persen

Persentase Pembangunan Hunian Layak & Terjangkau: 50 persen

Cakupan Sarana Prasarana Dasar Kawasan: 50 persen

Indeks Aksesibilitas & Konektivitas: 0,74

Jumlah ASN yang Dipindah/Ditugaskan: 1.700–4.100 orang

Cakupan Layanan Kota Cerdas (Smart City): 25 persen

Baca juga: 5 Fakta Temuan Aktivitas Tambang Batu Bara Ilegal di Area IKN, 7 Truk Diamankan, Hutan Lindung Rusak

Menyelesaikan Ekosistem Politik dan Hukum

Untuk mencapai target 2028, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah ditugaskan untuk fokus menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif (kantor dan huniannya). 

Target penyelesaian untuk kedua ekosistem pendukung ini ditetapkan pada tahun 2027. 

Ini menunjukkan bahwa kesiapan IKN tidak hanya diukur dari selesainya Istana Presiden atau Istana Wpres saja, melainkan dari berfungsinya seluruh roda politik dan hukum negara. 

Dengan demikian, rampungnya Istana Wapres dan infrastruktur MYC lainnya adalah prasyarat vital yang menentukan apakah IKN akan benar-benar dapat menyambut status barunya sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. (Nita Rahayu)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PU Jamin Istana Wapres di IKN Tuntas Dikerjakan, Konstruksi Dikebut"