Berita Mahulu Terkini

Kepala DPMK Mahulu Dorong Masyarakat Kembangkan Sistem Ladang Tradisional Jadi Pertanian Modern

Masyarakat Mahakam Ulu diharapkan mengembangkan sistem ladang tradisional menjadi pertanian modern yang ramah lingkungan

Penulis: Desy Filana | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/DESY FILANA
PERTANIAN DI MAHULU - Kepala DPMK, Damianus Tamha. Beliau mendorong masyarakat Mahakam Ulu agar mengembangkan sistem ladang tradisional menjadi pertanian modern yang ramah lingkungan. (TRIBUNKALTIM.CO//DESY FILANA) 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahakam Ulu, Damianus Tamha, mendorong masyarakat Mahakam Ulu agar mengembangkan sistem ladang tradisional menjadi pertanian modern yang ramah lingkungan. 

Menurutnya, budaya berladang sudah turun-temurun, namun kini perlu diolah dengan cara baru agar hasilnya lebih maksimal tanpa merusak hutan.

“Dari kecil kami hidup dari berladang. Jadi kenapa tidak kita kembangkan ladang ini jadi modern,” ujarnya. 

Baca juga: DPRD Mahulu Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Pidato Perdana Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030

Ia menjelaskan, pola lahan 10 hektare yang digagas pemerintah awalnya mengadopsi sistem sawah namun masih menghadapi tantangan pada pola tanam masyarakat, harapannya ialah tanah 10 ha tersebut dapat diolah dan dipupuk secara berkelanjutan sehingga bisa produktif hingga puluhan tahun.

Ia menegaskan, pola baru ini juga mendukung pelestarian hutan karena masyarakat tidak lagi harus berpindah ladang. 

“Kalau pola lama terus dipakai, hutan kita bisa habis. Sekarang desa-desa juga sudah dapat dana karbon sekitar Rp300 juta,” katanya.

Namun ia mengakui, pengelolaan lahan belum maksimal karena kerja sama antarinstansi belum optimal. 

DPMK, menurutnya, perlu dukungan teknis dari Dinas Pertanian agar program 10 hektare berjalan efektif. 

“Kalau ini didorong betul-betul, saya yakin Mahulu tidak lagi tergantung pada daerah lain,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 60 persen kampung di Mahulu sudah mampu mengelola lahan hingga 10 hektare. 

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp280 juta per kampung, disesuaikan dengan kebutuhan tiap hektare. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved