Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

“Penyesuaiannya bisa dari segi volume kegiatannya diperkecil. Urgensi kegiatan ditakar ulang. Yang bisa
ditunda, ditunda dulu. Kita tunggu Pak Gubernur kapan mau dibahas,” tegasnya.

Menurut Hamas, sapaan akrabnya, dampak proyeksi kehilangan Rp2 triliun imbas pemotongan yang
diberlakukan pemerintah pusat tentu berdampak dan Gubernur akan menata kembali apa yang menjadi
prioritasnya dalam membelanjakan APBD termasuk ke program prioritasnya.

“Ya, ini akan kita lihat nanti. Nah, pemotongan proporsional itu di mana-mana saja. Mungkin akan
berdampak terhadap OPD–OPD dan pokok-pokok pikiran (pokir). Saya kira itu yang jadi apa namanya
atensi kita lah," katanya.

Atur Ulang APBD

Kekhawatiran terhadap rencana pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat semakin nyata, tak terkecuali bagi Kota Samarinda.

Dalam RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi TKDD hanya sebesar Rp650 triliun.

Kebijakan efisiensi tersebut membuat Samarinda yang masih bergantung pada dana pusat kini berada dalam posisi waspada.

Baca juga: Purbaya Pangkas TKD 2026 karena Fiskal Terbatas, Janji Kembalikan ke Daerah Jika Ekonomi Pulih

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta Fathurrozi, menegaskan hingga kini regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemotongan TKD belum diterbitkan.

“Sepengetahuan saya PMK baru tentang pemotongan TKD belum dikeluarkan Kemenkeu, kami masih menunggu juga,” ujarnya saat dihubungi Tribun Kaltim, Rabu (8/10).

Meski demikian, ia memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menerima rancangan kebijakan tersebut untuk dipelajari lebih lanjut.

“Sudah dapat juga tapi ini baru rancangan, belum bersifat tetap dalam bentuk PMK/Peraturan Menteri Keuangan,” jelasnya.

Menurut Ananta, upaya antisipasi terus dilakukan melalui jalur koordinasi langsung dengan kementerian
terkait.

Ia menuturkan, Pemkot sebelumnya telah mengajukan sejumlah program prioritas, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur.

Usulan tersebut disampaikan langsung dihadapan Mendikdasmen pada saat peresmian Sekolah Terpadu beberapa waktu lalu.

“Sebelumnya kami dengan Pak Wali Kota diterima di Kementerian PU untuk usulan infrastruktur dan kami diterima langsung di Kemenkeu untuk memperjuangkan TKD dan menindaklanjuti surat keberatan pemotongan TKD yang ditandatangani Wali Kota,” paparnya.