POPULER KALTIM: Rudy Mas'ud Temui Menkeu, Harga Telur di Balikpapan Naik, Penipuan Oknum ASN Bontang

Biasanya, ia hanya menjual sekitar 100 piring telur per minggu, namun saat bulan Maulid angka penjualan melonjak hingga 170 piring per minggu.

Untuk penjualan eceran, harga satu piring telur berisi 30 butir kini dibanderol sekitar Rp65.000, tergantung ukuran besar atau kecil telur.

“Ada yang harga Rp55.000 ribu, per butir berkisar Rp1.800–Rp2.200,” ungkap Muhammad Hasan.

Meski harga belum kembali stabil sepenuhnya, Hasan mengaku bersyukur karena tidak ada kenaikan lanjutan setelah puncak Maulid.

“Alhamdulillah sekarang sudah agak normal, yang penting stok aman,” katanya.

Sementara itu, Fany, warga Balikpapan yang kerap membeli telur untuk dikonsumsi sekaligus dijual kembali, berharap harga tidak terus naik.

“Kalau bisa jangan naik terus. Tapi kalaupun naik, tetap dibeli asal stoknya aman dan nggak langka,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tribunkaltim.co di lapangan, stok telur di sejumlah kios Pasar Klandasan memang masih terpantau mencukupi. 

Namun, pedagang mengaku tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga jika pasokan dari peternak kembali terganggu.

Kenaikan harga telur di Balikpapan ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut termasuk kebutuhan pokok utama masyarakat.

Simak berita lengkapnya:

• Harga Telur di Balikpapan Naik Jadi Rp65 ribu per Piring, Dampak Permintaan Maulid >>>

3. Penipuan Oknum ASN di Bontang

Kasus dugaan penipuan dengan modus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Dugaan ini menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UKMPP) Bontang, dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah Putranto membenarkan adanya laporan kasus tersebut.

Ia mengatakan, penyidik saat ini tengah melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait.

“Modusnya SPK palsu. Pelapor dan pejabat dinas terkait akan dimintai keterangannya,” ujar Randy saat dihubungi, Rabu (8/10/2025).

Menurut Randy, kasus ini berawal ketika korban menerima dokumen SPK untuk pelaksanaan kegiatan di Diskop-UKMPP Bontang pada tahun 2025. 

Korban kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai perintah dalam surat tersebut.

Namun, belakangan diketahui bahwa dokumen SPK itu palsu dan tidak tercatat dalam sistem administrasi dinas.

Setelah proyek selesai dikerjakan, korban menagih pembayaran sesuai kesepakatan yang mencapai Rp1 miliar, namun tidak pernah mendapat kejelasan. 

Beberapa kali permintaan pengembalian dana juga tak direspons, hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sedang mengumpulkan bukti dan memverifikasi dokumen yang diajukan oleh pelapor,” tambah Randy.

Sementara itu, Plt Kepala Diskop-UKMPP Bontang, Asdar Ibrahim, mengaku baru mengetahui kasus tersebut beberapa hari terakhir.

Ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian.

“Saya baru menjabat Plt, jadi belum tahu detail kasus ini. Kalau memang sedang berproses hukum, biarkan berjalan. Kami serahkan ke kepolisian,” katanya.

Baca juga: Akademisi Unmul Bicara Nasib Kota Penyangga IKN: Dana Transfer Itu Hak Daerah, Bukan Pemberian Pusat

(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis/Siti Zubaidah/Muhammad Ridwan)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram