Setiap Kabupaten/Kota di Kaltim Diproyeksikan Miliki 1 Sekolah Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program sekolah rakyat di Kalimantan Timur terus dikembangkan mengikuti arahan Menteri Sosial yang menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu sekolah rakyat.

Namun hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltim masih menunggu usulan dari lima kabupaten/kota yang belum mengajukan lokasi pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya.

Untuk diketahui, keberadaan sekolah rakyat di Kaltim saat ini baru ada 3 titik dan ketiganya terpusat di Kota Samarinda.

Baca juga: Menteri Sosial Saifullah Yusuf Perkenalkan SMAN 10 Samarinda Sebagai Sekolah Garuda Transformasi

Lokasi tersebut berada di kompleks Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI), dan kompleks SMAN 16 Samarinda.

Ketiga sekolah tersebut statusnya masih rintisan atau bersifat sementara sambil menunggu realisasi pembangunan gedung permanen yang lebih memadai.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak mengatakan, pihaknya telah mengusulkan lokasi pembangunan sekolah rakyat provinsi dengan gedung permanen kepada pemerintah pusat.

"Tapi yang pasti usulan yang sudah kita sampaikan kepada kementerian itu adalah yang ada lokasi Bukit Biru," ujar Andi, Rabu (8/10/2025).

Selain usulan dari provinsi, terdapat lima kabupaten/kota yang sudah menyampaikan usulan lokasi pembangunan.

Di Samarinda, lokasi yang diajukan berada di kawasan Palaran dengan lahan yang sudah siap untuk dibangun. 

Pembangunan di lokasi ini tinggal menunggu Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Sementara itu, empat daerah lain yang juga sudah mengusulkan lokasi adalah Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Bontang.

"Nah yang lainnya kami masih menunggu lima kabupaten lain," tuturnya.

Ia mendorong kepada seluruh kabupaten/kota di Kaltim agar segera memanfaatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini.

Nantinya, sekolah rakyat provinsi akan berfungsi menampung dan melayani para peserta didik dari daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas sekolah rakyat. 

Andi menjelaskan, mencari lahan dengan spesifikasi yang diminta Kementerian Sosial bukanlah perkara mudah.