Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Mas'ud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Tahun 2026 itu sisa Rp 6,7 triliun, jadi kita kepotong Rp 3,5 triliun dari potongan Rp 3,5 triliun itu terbesar ada di DBH. Jadi DBH kira itu 60 persen," ujar Sherly usai pertemuan dengan Purbaya.

Sherly menyebut Purbaya akan mencarikan solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil meski ada pemangkasan TKD tersebut.

Dia juga menegaskan seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan itu menolak pemotongan TKD

"Semuanya tidak setuju, karena ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan rata-rata 20-30 persen untuk level provinsi," tegas dia.

Pramono Anung Pasrah TKD Jakarta Dipotong

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku pasrah atas pemotongan TKD.

Dia mengatakan TKD DKI Jakarta mengalami pemotongan hingga Rp15 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

"Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun, penurunannya hampir Rp15 triliun."

"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono.

Pramono pun mewanti-wanti agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyisiran kembali anggaran untuk tahun 2026 setelah adanya pemotongan. Dia berharap OPD melakukan efisiensi anggaran.

Ia juga ingin OPD mengalokasikan anggaran nonprioritas ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

"Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas dan menajamka fokus belanja yang secara langsung akan dirasakn oleh masyarakat di Jakarta," katanya.

Namun, meski ada efisiensi, Pramono melarang adanya pengurangan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Karena semua itu adalah menjadi landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," tegasnya.

Pasca adanya pemotongan TKD, Pramono mengungkapkan rencana untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas. Bahkan, dia menyebut pemotongan di sektor itu menjadi yang utama.

"Yang jelas efisiensi dilakukan berkaitan dengan misalnya perjalanan dinas, anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama, hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya," ujar Pramono, Senin (6/10/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Demi meningkatkan kas daerah, Pramono mengaku tengah berusaha mencari sumber lain selain TKD.

Adapun salah satunya memfokuskan kerjasama dengan mitra hingga pemaksimal pendapatan dari pajak melalui pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L).

"Salah satu hal yang saya lakukan melakukan creative financing sehingga hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerjasama, mitra strategis atau dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap dilakukan."

"Mudah-mudahan dengan pengaturan ini, pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Hasil Pertemuan Rudy Masud dan Menkeu Purbaya, Gubernur Kaltim Optimis Ada Perubahan

(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis/Tribunnews.com)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ragam Komentar Gubernur usai Menkeu Purbaya Potong Dana Transfer, Mayoritas Protes