Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Di Tengah Efisiensi, DPRD Kaltim tak Mau Korbankan Penghasilan Guru dan Nakes
Efisiensi APBD Kaltim tahun 2026 bisa terjadi setelah adanya rencana pemerintah pusat memangkas lebih separuh dana
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Beda hal dengan TPP pejabat eselon di Pemprov Kaltim yang memang memiliki besaran yang berbeda, tentu ini juga menjadi bahan diskusi pihaknya ketika akan melakukan pembahasan APBD 2026 yang kini terdapat pemangkasan dari pemerintah pusat.
Secara menyeluruh, TPP eselon yang dinilai besar juga telah ditekankan bakal ada evaluasi oleh pihak Pemprov Kaltim, tetapi besarannya tentu akan disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab ASN tersebut bekerja.
Ananda Moeis sendiri tak ingin mendahului, dan menegaskan akan fokus dalam memperjuangkan yang terbaik agar ada keadilan yang merata di tengah efisiensi APBD 2026 ini.
Termasuk kerja–kerja Pemprov Kaltim 2026 akan dibahas mendalam bersama pihaknya di DPRD Kalimantan Timur.
Menentukan, mana saja yang menjadi prioritas serta mana yang akan ditunda agar ada skala prioritas.
“Kriteria pemberian TPP juga harus melihat, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi tempat kerja. Yang pasti hari ini, kita tunggu Banggar dan TAPD membahas keseluruhan ini. DPRD akan mengupayakan harus yang terbaik dan adil. Yang pasti untuk ke depan, (program) masih bisa di pending, ditunda dulu, artinya jika ada yang urgent itu di didahulukan,” pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.