Pemprov Kaltim Beri Sinyal Evaluasi Tunjangan Penghasilan ASN, Imbas Pemangkasan TKD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah melakukan simulasi penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Salah satu langkah yang menjadi pembahasan adalah evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengevaluasi TPP ASN yang berpotensi akan dipangkas. 

Namun, langkah ini tidak akan diambil secara sepihak tanpa melibatkan seluruh ASN dalam prosesnya.

Baca juga: Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Masud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

"Ya, tapi kan kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan," ujar Seno Aji.

Rencana evaluasi TPP ini menjadi respons atas pemangkasan anggaran transfer dari pusat.

Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, alokasi dana untuk Kaltim mengalami penurunan drastis. 

Provinsi penghasil batu bara ini hanya akan menerima dana sebesar Rp2,49 triliun untuk tahun depan.

Wagub Seno menegaskan bahwa evaluasi TPP tidak hanya akan menyasar ASN tingkat menengah ke atas saja. 

Menurutnya, semua ASN tanpa terkecuali akan dievaluasi TPP-nya sebagai bagian dari upaya penyesuaian anggaran daerah menghadapi kondisi keuangan yang menantang.

Meskipun evaluasi akan dilakukan menyeluruh, Seno memberikan kepastian bahwa TPP guru tidak akan tersentuh kebijakan pemangkasan.

Ia menyebut bahwa guru menjadi bagian yang dikecualikan mengingat peran strategis mereka dalam sektor pendidikan.

Baca juga: Anggaran TKD Dipangkas Pusat, DPRD Balikpapan Peringatkan Ancaman Ketimpangan Wilayah

Ketika ditanya apakah TPP guru juga akan mengalami pemangkasan, Wakil Gubernur Kaltim itu memberikan jawaban tegas.

"Kalau kemungkinan itu yang kita akan tidak lakukan evaluasi, karena kan guru kan jumlahnya juga tidak begitu signifikan," tuturnya.

Wagub Kalimantan Timur, Seno menambahkan bahwa TPP guru harus tetap dipertahankan karena merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.