Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Harapan Baru Kaltim, Wagub Seno Aji: Ada Sinyal Pemerintah Pusat Tak Pangkas DBH 75 Persen

Pemprov Kaltim mulai bernapas lega. Kementerian Keuangan memberi sinyal positif bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tak sebesar yang dikhawatirkan

TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS
DANA BAGI HASIL - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat ditemui usai menghadiri kegiatan di Hotel Fogo, Samarinda. Sabtu (11/10/2025). Pemprov Kaltim mulai bernapas lega. Kementerian Keuangan memberi sinyal positif bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tak sebesar yang dikhawatirkan. (TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kabar baik datang dari hasil pertemuan Gubernur Kalimantan Timur dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sebelumnya, isu mengenai pemotongan besar hingga 75–80 persen sebelumnya sempat memunculkan kekhawatiran di daerah Kalimantan Timur.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut ada sinyal bahwa pemangkasan tidak akan sebesar 75-80 persen seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.

Seno Aji menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan tengah membahas secara serius mengenai besaran DBH yang akan diterima Kaltim.

Pihaknya berharap, provinsi penghasil sumber daya alam ini akan mendapatkan porsi lebih besar dari rencana pemotongan awal.

Baca juga: DBH Kutim Anjlok 70 Persen, Bupati Ardiansyah: Saatnya Berhemat dan Berinovasi

"Ada sinyal bahwa pihak pemerintah pusat akan memberikan lebih banyak lagi. Ya paling tidak kita berharap terpotong 30 persen cukup lah 25 persen gitu ya. Jangan sampai juga 75 persen," ujar Seno Aji, Sabtu (11/10/2025).

Orang nomor 2 di Kaltim itu menegaskan bahwa proses negosiasi dengan pemerintah pusat berjalan dengan baik. Ia meyakini ke depannya alokasi DBH untuk Kaltim bahkan bisa bertambah lagi.

Ditambahkan Seno, pihak Kementerian Keuangan kini tengah dalam tahap perumusan untuk menentukan besaran pasti yang akan diberikan kepada Kaltim.

Rencana pemangkasan DBH hingga 75-80 persen sebelumnya menjadi kekhawatiran serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim.

Sebagai provinsi penghasil komoditas unggulan seperti batubara dan minyak bumi, DBH merupakan salah satu tulang punggung pendapatan daerah yang sangat krusial untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Mereka (Kementrian Keuangan) sedang merumuskan berapa besaran yang bisa diberikan lagi pemerintah pusat kepada Kaltim," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved