Ibu Kota Negara

PSI Sebut Mahfud MD Sengkuni, Usai 'Rewel' Soal Dugaan Korupsi IKN dan Kereta Cepat Whoosh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebut Mahfud MD sengkuni. Usai 'rewel' soal dugaan korupsi IKN dan kereta cepat Whoosh.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
MAHFUD MD SENGKUNI - Arsip foto Mahfud MD saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebut Mahfud MD sengkuni. Usai 'rewel' soal dugaan korupsi IKN dan kereta cepat Whoosh. (KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) 

Untuk itu, Sudarsono sangat menyayangkan, ucapan Mahfud MD yang berkomentar negatif soal proyek era Jokowi.

"Saya menyayangkan komentarnya senegatif itu," tambahnya.

Menurut Sudarsono, seharusnya Mahfud MD berterimakasih pada Jokowi bukan malah menyudutkan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu

Baca juga: Potensi Kekeringan IKN Nusantara di Kaltim, Kajian BRIN: 79 Persen Kawasan IKN Masih Non-Air

Potensi pelanggaran

Menurut Mahfud MD, dalam proyek IKN ini, berpotensi besar telah terjadi masalah hukum atau pelanggaran pidana.

Karenanya Mahfud MD berharap Presiden Prabowo menyelesaikan masalah hukum dalam dua kasus itu, agar tidak lagi ada preseden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

"Sekarang kita berharap Whoosh ini di backup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN," kata Mahfud.

Menurut Mahfud MD, proyek IKN prosesnya nyaris sama dengan Whoosh.

"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh," katanya.

Ia lalu menjelaskan alasan IKN berpotensi telah terjadi pelanggaran pidana di sana.

"Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," kata Mahdfud.

Namun tambah Mahfud, setelah proyek IKN berjalan, nyatanta tidak ada satupun investor yang masuk.

"Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre," kata Mahfud.

Sesudah itu, tambah Mahfud, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul di DPR.

"Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil," tambah Mahfud.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved