PUPR dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Profesionalisme Jasa Konstruksi di Kalimantan Lewat Workshop

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Peningkatan mutu dan profesionalisme jasa konstruksi di Kalimantan terus menjadi fokus pemerintah. 

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Wilayah V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Workshop Pembinaan dan Pendampingan Penilaian Kinerja OPD Suburusan Jasa Konstruksi Wilayah, Selasa (28/10), sebagai langkah nyata memperkuat kapasitas lembaga dan tenaga kerja konstruksi di daerah.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peran OPD Suburusan Jasa Konstruksi dalam Membangun Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan” ini diikuti oleh perwakilan Dinas PUPR dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan.

Tujuannya, agar setiap OPD mampu meningkatkan tata kelola dan pengawasan di sektor jasa konstruksi daerah.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan kinerja OPD merupakan hal krusial karena mereka menjadi ujung tombak pembinaan dan pengawasan di lapangan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Pemotongan TKD Tak Pengaruhi Layanan JKN di Balikpapan

“OPD dan institusi pendidikan jangan hanya fokus pada pencetakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Tapi juga perlu membina dan memelihara kompetensinya agar sertifikat kompetensi kerja bisa dimanfaatkan dan diperpanjang secara mandiri,” ujarnya.

Selain membuka kegiatan, Dirjen Bina Konstruksi juga memberikan kuliah umum bersama Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat bertajuk “Peran Jasa Konstruksi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Rawa Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan.”

Workshop ini turut menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, serta Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi.

Mereka membahas regulasi terbaru, sistem pelaporan kinerja, hingga strategi pembinaan tenaga kerja konstruksi di tingkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Ady Hendratta, mengatakan, pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi.

Baca juga: Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik Hingga 2026, Pemerintah Suntikkan Dana Rp20 Triliun

"Peningkatan kompetensi harus diiringi dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja juga terjamin. Tenaga kerja konstruksi adalah aset penting dalam pembangunan infrastruktur. Karena itu, keselamatan dan keamanan kerja mereka tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Ady menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem konstruksi yang berkelanjutan di Kalimantan.

“Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi adalah bagian dari pembangunan infrastruktur yang manusiawi dan berkeadilan. Kami juga terus memperluas cakupan kepesertaan, termasuk bagi pekerja nonformal di proyek-proyek daerah,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, OPD Suburusan Jasa Konstruksi di Kalimantan diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan perannya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi para pekerja konstruksi di seluruh Indonesia. (*)