Kadin Balikpapan Gandeng DJP Kaltimtara Edukasi Pajak bagi UMKM

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimtara dalam kegiatan Coffee Morning dan Diskusi Terbuka bertajuk edukasi perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Acara tersebut digelar di Hotel Platinum Balikpapan pada Selasa (28/10/2025).

Puluhan pelaku usaha dan pengusaha lokal hadir mengikuti sesi penyuluhan interaktif bersama narasumber dari DJP Kaltimtara.

Para peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar prosedur, hak, dan kewajiban pajak usaha yang selama ini masih membingungkan bagi sebagian besar pelaku UMKM.

Baca juga: DJP Kaltimtara Luncurkan Piagam Wajib Pajak untuk Perkuat Kepercayaan Publik

Ketua Kadin Balikpapan, Noval Asfihani, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

“Banyak edukasi pajak yang belum sampai ke teman-teman UMKM. Lewat kegiatan ini, mereka bisa langsung belajar dari DJP Kaltimtara bagaimana sistem perpajakan itu sebenarnya. Harapannya, mereka tidak lagi menganggap pajak itu menakutkan,” ungkapnya.

Menurut Noval, masih banyak pelaku usaha kecil yang memandang pajak sebagai hal rumit bahkan menakutkan.

Padahal, dengan pemahaman yang tepat, pajak justru dapat dikelola dengan mudah dan membawa manfaat bagi keberlangsungan usaha.

Baca juga: Kanwil DJP Kaltimtara Catat Pencapaian Realisasi Kinerja Penerimaan Pajak 2024 Capai 100,73 Persen

“Banyak yang cerita tadi kalau mereka suka bingung sama pelaporan, apalagi kalau dapat surat dari pajak. Istilahnya tadi ‘surat cinta dari pajak’ yang bikin kaget dan bisa mengganggu flow usaha. Tapi setelah dijelaskan langsung sama pihak DJP, mereka jadi paham dan merasa lebih tenang,” tambahnya.

Selain edukasi perpajakan, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi antara dunia usaha dan pembuat kebijakan.

Noval menyoroti sejumlah tantangan yang tengah dihadapi pelaku UMKM, salah satunya dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut memengaruhi aktivitas ekonomi daerah.

“Efisiensi dari pemerintah akibat pemotongan DBH itu jelas berdampak ke dunia usaha. Sektor perhotelan, jasa, bahkan UMKM juga ikut kena imbasnya. Karena itu, kita perlu strategi bersama untuk tetap bertahan,” jelasnya.

Baca juga: Permudah Layanan dan Kewajiban Pajak, DJP Kaltimtara Bakal Luncurkan Sistem Coretax

Ia menegaskan, Kadin Balikpapan akan terus memainkan peran strategis sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan, terutama dalam isu-isu penting seperti perpajakan dan pembiayaan usaha.

“Kadin ini kan sebenarnya jembatan antara dunia usaha dan pembuat kebijakan. Kita ingin dunia usaha di Balikpapan tumbuh dengan sehat, dan itu harus dimulai dari pemahaman yang benar. Salah satunya soal pajak,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi ini, Kadin Balikpapan berharap kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM meningkat, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan di Kota Minyak. (*)