Wawali Bagus Susetyo Minta OPD Disiplin Duduk di Kursi Depan saat Rapat Paripurna DPRD Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggenjot kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan. 

Demikian disampaikan Bagus sesaat sebelum menyampaikan Pemandangan Umum Walikota dalam Paripurna DPRD pada Rabu (29/10/2025).

Bagus mengatakan, sebagian pejabat Pemkot Balikpapan memiliki agenda lain di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam rapat kali ini.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Bahas Raperda Perumahan dan Wawasan Kebangsaan

"Walikota ada kegiatan di luar, kemudian Asisten II mendampingi beliau. Asisten I sedang ada kegiatan di Kutai Kartanegara, dan Sekda ada retreat di Jakarta selama lima hari," jelasnya.

Menurut Bagus, hanya Asisten III yang dapat hadir mewakili jajaran pemerintah kota dalam rapat tersebut.

Dia bahkan memanggil beberapa pejabat yang masih duduk di belakang untuk maju ke depan. 

Misalnya, Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali. 

"Pak Usman dan Bu Elis tolong maju ke depan. Supaya teman-teman legislatif tahu bahwa selama ini kita hadir," kata Bagus dari podium. 

Di samping itu, Bagus sempat melontarkan candaan kepada para pejabat yang hadir agar suasana rapat tidak terlalu tegang.

"Karena Pak Usman badannya besar, dia tidak mau terlihat secara besar. Nanti kalau ada voucher bisa dapat duluan," ujarnya sambil disambut tawa peserta rapat.

Diberitakan sebelumnya Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyentil rendahnya tingkat kehadiran OPD dalam rapat paripurna.

Dia menilai absennya sebagian besar perangkat daerah dalam forum resmi menunjukkan lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

Dalam forum lalu, Senin (27/10/2025), Alwi menyampaikan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kehadiran OPD.

Ia menegaskan bahwa partisipasi perangkat daerah sangat menentukan efektivitas pembahasan raperda.

"Seharusnya rapat paripurna dihadiri oleh 70 hingga 80 persen OPD, tetapi yang hadir kali ini mungkin tidak sampai 10 persen," ujarnya. 

Alwi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperbaiki kedisiplinan OPD dalam menghadiri sidang-sidang resmi.

Ia menilai kehadiran bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

"Saya mohon Pak Wawali menyampaikan kepada Pak Walikota agar setiap OPD lebih memperhatikan pentingnya hadir dalam rapat seperti ini. Komunikasi harus dibangun dengan serius," tandasnya. (*)