Dinsos Paser Belum Jalankan Program Sekolah Rakyat Tahun Ini karena Terkendala Lahan dan Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Kalimantan Timur belum siap menjalankan program Sekolah Rakyat untuk tahun ini yang digagas oleh Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dikarenakan, Pemkab Paser dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Paser masih kesulitan mencari lahan yang cocok untuk digunakan membangun sekolah rakyat.

Kepala Dinsos Paser, Hasanuddin, menyampaikan bahwa, daerah mesti menyiapkan 5 sampai 10 hektar lahan kosong sebagai syarat pengajuan pendirian sekolah rakyat.

"Kita harus menyiapkan 5 sampai 10 hektar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gedung, itupun diusulkan ke pemerintah pusat harus dalam bentuk sertifikat, dengan kondisi lahan sudah siap bangun," terang Hasanuddin, Jumat (31/10/2025).
 
Kondisi ini yang membuat Dinsos Paser kesulitan mencari lahan yang cocok dan cukup, dengan luas 10 hektar milik pemerintah daerah.

Baca juga: Komentar Jokowi soal Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Soroti MBG dan Sekolah Rakyat

Kendati demikian, pihaknya telah meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser untuk mencari lahan yang diinginkan tersebut.

"Kemarin sudah kami tanyakan lagi progresnya, rupanya dari BKAD masih mempelajari isi surat permintaan yang kami kirimkan. Intinya, kami masih mencoba menyiapkan lahannya," tambahnya.

Selain lahan, kendala lain yang dialami Dinsos Paser yaitu dari segi biaya pematangan lahan yang cukup besar.

Sementara di tahun ini, Dinsos Paser belum mengalokasikan biaya pematangan lahan untuk tahun 2025.

Baca juga: 5 Daerah di Kalimantan Timur Belum Ajukan Lokasi Sekolah Rakyat

"Anggaran sudah dialokasikan ke masing-masing program, jadi belum ada kami usulkan anggaran pematangan lahan untuk program sekolah rakyat ini," pungkasnya. (*)