Dongkrak PAD dari Pajak Alat Berat, DPRD Kaltim ‘Sentil’ Bapenda, Mesti Jumput Bola

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kaltim serius genjot PAD usai pemotongan dana pusat. 
• Komisi II DPRD fokus pada alat pajak berat dan udara permukaan, menemukan 6.000 unit alat berat belum jelas status pajaknya. 
• Ketua Komisi II, Sabaruddin, desak Bapenda lebih proaktif jemput bola. Penelusuran data dan kunjungan ke perusahaan terus dilakukan, termasuk di Kutai Barat dan Kutai Timur.

 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) kian serius pasca-pemotongan transfer dana pusat. 

Pajak Alat Berat kini menjadi fokus utama yang didesak agar segera dimaksimalkan.

Dukungan penuh datang dari Komisi II DPRD Kaltim yang langsung bergerak cepat.

Pihak legislatif juga turun ke lapangan dan menggelar serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menelusuri potensi pajak yang selama ini belum tergarap optimal.

Baca juga: DPRD Kaltim: Rumah Sakit di Balikpapan Timur Kebutuhan Mendesak Tapi Terganjal Efisiensi Anggaran

Sebelumnya, pada rapat terbaru (21/10/2025) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan DPMPTSP, Komisi II menyoroti data ribuan alat berat yang pajaknya masih dipertanyakan.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan bahwa data sementara Bapenda mencatat ada sekitar 6.000 unit alat berat milik berbagai perusahaan yang tersebar di Kaltim. 

Namun, validitas dan kepatuhan pajak dari ribuan unit ini masih diragukan.

"Kita sudah rapat beberapa pekan lalu, nah kami perlu memeriksa apakah data itu riil sesuai fakta lapangan. Sejauh ini belum tervalidasi," tegas Sabaruddin, pada Senin (3/11/2025) di sela agenda kedewanan.

Selain pajak alat berat, potensi Pajak Air Permukaan (PAP) juga menjadi fokus Komisi II.

Politikus Gerindra ini memberikan sentilan keras terhadap kinerja Pemprov Kaltim, khususnya Bapenda. 

Sabaruddin menyoroti minimnya inisiatif instansi terkait dalam memungut pajak, terutama dari perusahaan yang lokasi operasionalnya jauh dari pusat kota.

Ia menegaskan bahwa jarak seharusnya bukan alasan bagi pemerintah untuk pasif, ia menyentil Bapenda mesti proaktif.

“Bapenda mesti jemput bola. Jangan menunggu. Kalau begitu terus tak bisa maksimal,” tegas Sabaruddin.

Ia mendesak agar Pemprov lebih proaktif agar target PAD dari sektor ini benar-benar terwujud.

Langkah pengecekan dan pengumpulan data ini akan terus berlanjut. 

“Komisi II berencana kembali mengundang perusahaan-perusahaan besar lainnya setelah sebelumnya kami juga lakukan meninjau perusahaan di Kutai Barat dan kini fokus di wilayah Kutai Timur,” tandasnya. (*)