Pemkot Balikpapan Gelar Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak, Komitmen Penuhi Hak Anak

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB), Jumat (7/11/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkot Balikpapan Neny Dwi Winahyu, Asisten Bidang Tata Pemerintahan Zulkifli, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum dr. Andi Sri Juliarti.

Dalam arahannya, dr. Andi Sri Juliarti yang akrab disapa Dio menyebutkan rapat ini merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi capaian dan memperkuat komitmen bersama dalam pemenuhan hak-hak anak di Balikpapan.

Baca juga: KPAI Minta Balikpapan Buktikan Predikat Kota Layak Anak dengan Aksi Nyata

 “Kita tidak boleh puas diri dengan pencapaian kemarin. Balikpapan sudah dua tahun berturut-turut meraih predikat utama, dan tahun depan kita ingin naik ke level yang lebih tinggi,” ujar Dio.

Ia menambahkan, mempertahankan status tersebut bukan hal mudah karena banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari lingkungan, pengaruh teknologi informasi, hingga aspek pendidikan dan kesehatan anak.

“Sekolah inklusi harus tersedia, imunisasi anak harus terjamin. Semua aspek harus kita jaga agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat,” jelasnya.

Menurutnya, pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi bersama untuk memperkuat sejumlah hal, di antaranya peningkatan partisipasi anak, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, penurunan angka anak putus sekolah, hingga penyediaan taman bermain ramah anak di lingkungan masyarakat.

Dio juga mengajak agar seluruh elemen terus menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan kota yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

 “Saya menyambut baik rapat gugus tugas ini sebagai forum koordinasi untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kota Balikpapan,” katanya.

Disampaikan Dio, predikat utama yang telah disandang Balikpapan sejak 2025 bukan alasan untuk berpuas diri. Tantangan baru di era digital seperti kekerasan daring, perundungan, hingga pernikahan usia anak perlu terus diwaspadai.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan berbasis masyarakat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang kini sudah terbentuk di sejumlah kelurahan.

“Kita ingin memastikan setiap anak di Balikpapan mendapatkan haknya secara utuh, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hingga partisipasi dalam lingkungan yang aman dan mendukung,” ungkapnya.

Melalui kerja sama lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan, Pemkot Balikpapan menargetkan peningkatan status Kota Layak Anak di tahun-tahun mendatang, sekaligus mewujudkan Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dan aman bagi semua dalam bingkai Madinatul Iman. (*)