Pemkab Berau Harus Sinergi Lintas Sektor Cegah Perkawinan Dini, Dukung Peningkatan KLA

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Nindya mendapat dukungan penuh dari DPRD Berau.

Namun, DPRD menilai langkah pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan lebih masif hingga ke tingkat kampung agar tidak hanya sebatas kegiatan seremonial.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Sri Yulianawati, mengatakan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan serius yang berdampak luas pada masa depan generasi muda.

Baca juga: Cegah Perkawinan Dini, Pemkab Berau Target Peringkat Nindya KLA, Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Ia menilai persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat sosialisasi, tetapi perlu pendekatan nyata di lapangan yang menyentuh keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya lewat seminar atau imbauan. Harus ada langkah konkret yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan aparat kampung,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (13/11/2025).

Sri menilai, meskipun Berau telah meraih predikat KLA Madya, status tersebut belum mencerminkan sepenuhnya kondisi perlindungan anak di lapangan.

Masih banyak kasus kata dia, yang menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak perkawinan dini, terutama di wilayah pelosok.

“Anak yang menikah di usia muda berisiko besar mengalami putus sekolah dan kemiskinan. Ini yang harus dicegah bersama,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya antara Dinas Pendidikan, DPPKBP3A, dan pemerintah kampung, agar program pencegahan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

“Koordinasi lintas sektor perlu dipertegas. Misalnya, sekolah bisa menjadi tempat deteksi dini anak-anak yang berpotensi menikah muda, lalu pemerintah kampung dan dinas terkait bisa melakukan intervensi,” jelasnya.

Politisi yang dikenal peduli terhadap isu sosial ini juga menekankan pentingnya pelibatan forum anak dan komunitas perempuan untuk memperluas jangkauan edukasi.

Menurutnya, generasi muda harus menjadi bagian dari gerakan perubahan, bukan hanya objek dari kebijakan.

“Anak-anak perlu dilibatkan sebagai agen perubahan, mereka harus tahu hak-haknya agar bisa melindungi diri sendiri dan temannya,” katanya.

Sri berharap, target menuju Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak-anak Berau dari segala bentuk kekerasan dan perkawinan dini.

“Yang kita kejar bukan penghargaan, tapi masa depan anak-anak Berau agar tumbuh aman, sehat, dan berpendidikan,” kuncinya. (*)