Pemprov Kaltim Catat Lonjakan 208 Kerja Sama dengan Badan Usaha untuk Tingkatkan Pelayanan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat kenaikan signifikan dalam pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak sepanjang 2025. 

Hingga 18 November 2025, jumlah kerja sama telah melampaui lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Kaltim, Siti Sugiyanti, menjelaskan kenaikan ini mencerminkan kebutuhan layanan yang semakin besar di berbagai daerah.

Baca juga: 5 Fakta Terkini Program Gratispol Pendidikan dari Pemprov Kaltim, Dana Rp 44,15 M telah Disalurkan

"Artinya ketika kenaikan itu signifikan dan itu dilaksanakan dengan maksimal berarti kita melihat di situ ada sebuah pekerjaan yang memang dibutuhkan," ujarnya saat Forum Konsultasi Publik di Aula Kesbangpol Kaltim, Selasa (18/11/2025) sore.

Data dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Kaltim menunjukkan, total kerja sama antar pemerintah daerah dan badan usaha mencapai 208 kerja sama yang sudah ditandatangani, sementara 20 lainnya masih dalam proses penyelesaian. 

Angka ini jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024 terdapat sekitar 93 kerja sama, pada 2023 sebanyak 45, kemudian 68 pada 2022, 10 pada 2021, dan 20 kerja sama pada 2020.

Siti Sugiyanti menjelaskan kenaikan ini sejalan dengan kebutuhan kerjasama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat di perbatasan contohnya, kata Siti, dengan adanya kerjasama ini memudahkan masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten/kota bisa mengakses pelayanan di wilayah terdekat.

"Disatu daerah, yang katakanlah tadi yang diperbatasan seperti itu yang dia tidak sanggup untuk melaksanakan pelayanannya ternyata bisa dilaksanakan oleh kabupaten tetangga" ucapnya.

Selain itu, lanjut Siti, begitu pula pada implementasi program unggulan gubernur kaltim dan wakil gubernur kaltim saat ini yaitu gratis pendidikan melalui gratis pol.

Program gratis pol yang menyasar seluruh pelajar mulai dari SMA dan SMK hingga S3 membuat kerjasama menjadi hal penting untuk dilaksanakan.

Hal ini mengingat, kewenangan gubernur hanya ada pada SMA dan SMK tidak sampai kepada tingkat perguruan tinggi, sehingga dibutuhkannya kerja sama.

"Karena ini bukan kewenangannya gubernur, maka kita harus melakukan kerjasama dengan universitas dengan kementerian" punkas Siti. (*)