PPU dan Paser Desak Pembangunan Infrastruktur sebagai Penyangga IKN: Bandara, Bendungan dan Jembatan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Paser mengusulkan pembangunan Bendungan Lambakan sebagai dukungan strategis terhadap percepatan pembangunan IKN
• Pemkab PPU menekankan kebutuhan infrastruktur penyangga, termasuk bandara, bendungan air bersih, dan jembatan penghubung
• Otorita IKN dan DPD RI menegaskan komitmen pemerintah pusat dengan dukungan anggaran Rp48,8 triliun

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER -  Pemkab Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) kompak mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dua kabupaten terdekat IKN itu menyampaikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas sebagai daerah penyangga IKN.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan bersinergi bersama pemerintah pusat. 

Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Paser Fahmi Fadli dalam Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Otorita IKN, Gubernur Kaltim, serta kepala daerah mitra strategis IKN pada 21 November 2025.

Dalam rapat tersebut, dibahas sinergi pembangunan wilayah Kalimantan Timur untuk mendukung percepatan pembangunan IKN sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah.

Baca juga: PPU Desak Penguatan Infrastruktur Penyangga IKN Demi Mobilitas dan Layanan Publik

“Para kepala daerah berkesempatan menyampaikan usulan, sinkronisasi program, serta merumuskan strategi percepatan pembangunan wilayah Timur I sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan IKN,” ujar Fahmi.

Aspirasi Pemkab Paser

Salah satu program prioritas yang diusulkan Pemkab Paser adalah pembangunan Bendungan Lambakan, yang sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bendungan ini membawahi dua kabupaten dan memiliki potensi menghasilkan energi terbarukan sebesar 18,8 megawatt listrik.

Selain itu, bendungan tersebut diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 40 persen di wilayah hilir serta menyediakan kapasitas air mencapai 5.000 liter per detik.

Aspirasi Pemkab PPU

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga memanfaatkan Rapat Kerja bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk mengungkapkan berbagai usulan.

Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemenko 3 IKN. 

Pemkab PPU menyampaikan kebutuhan infrastruktur penyangga IKN, guna memastikan kesiapan PPU sebagai wilayah pendukung pertumbuhan IKN.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menegaskan bahwa peningkatan fasilitas dasar harus segera dilakukan agar mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan kawasan penyangga berjalan optimal.

Beberapa usulan utama Pemkab PPU antara lain:

• Peningkatan status bandara IKN dari domestik menjadi internasional untuk memperkuat konektivitas.
• Percepatan pembangunan Bendungan Talake dan Lawe-lawe guna menjamin ketersediaan air bersih di tiga kecamatan penyangga.
• Realisasi Jembatan Riko–Gersik dan Nipah-Nipah–Balikpapan sebagai akses vital yang mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

“PPU memerlukan dukungan konkret agar peningkatan infrastruktur tidak tertinggal dari laju pembangunan IKN. Ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi kepentingan nasional,” tegas Waris, Minggu (23/11/2025).

Peningkatan Status Bandara IKN

Salah satu usulan utama Pemkab PPU, yakni peningkatan status bandara yang dibangun di wilayah IKN.

Menurut Waris, bandara dengan landasan pacu 3,5 kilometer itu, sangat layak ditetapkan sebagai bandara domestik, dan pada akhirnya ditingkatkan menjadi bandara internasional.

Baca juga: Staf Khusus Wapres RI Serap Aspirasi Peran Kampus Dalam Pembangunan Nasional dan IKN di Unmul

“Dengan peningkatan status bandara, konektivitas PPU ke berbagai wilayah nasional bahkan internasional akan semakin kuat. Dampaknya langsung pada ekonomi, mobilitas, dan pelayanan publik," tegasnya.

Kebutuhan Mendesak Air Bersih

Waris juga menyoroti kebutuhan air bersih sebagai isu strategis, bagi tiga kecamatan di PPU yang akan menjadi penyangga pertumbuhan kawasan IKN.

Ia meminta percepatan pembangunan Bendungan Talake dan Bendungan Lawe-lawe, sebagai solusi jangka panjang.

“Dua bendungan ini krusial untuk menjamin ketersediaan air bersih dan mendukung perkembangan kawasan pemukiman serta layanan publik,” tambahnya.

Baca juga: Walikota Balikpapan Lepas Peserta Tour de’ Jakarta–IKN 2025, Kampanye Hidup Sehat

Pembangunan Dua Jembatan Strategis

Selain itu, Pemkab PPU kembali mendorong realisasi jembatan Riko–Gersik, yang dinilai dapat memangkas waktu tempuh masyarakat, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Usulan serupa juga disampaikan untuk Jembatan Nipah-Nipah – Balikpapan, akses vital yang menghubungkan PPU dengan Kota Balikpapan, sebagai pintu masuk utama menuju IKN.

“Dua jembatan ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi tulang punggung mobilitas ekonomi masyarakat PPU dan wilayah sekitarnya,” kata Waris.

Komitmen DPD RI

Menanggapi berbagai usulan daerah, Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tamsil Linrung menegaskan bahwa DPD RI akan mengawal aspirasi daerah penyangga IKN dalam setiap proses percepatan pembangunan.

“Kami datang membawa mandat konstitusi, memastikan pembangunan nasional sejalan dengan kebutuhan daerah penyangga,” ujarnya.

Fokus Otorita IKN dan Dukungan Anggaran

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan bahwa pembangunan tahap kedua IKN kini berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, terbagi dalam tiga batch pekerjaan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.

“Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” tandas Basuki. (TribunKaltim.co/Syaifullah Ibrahim/Nita Rahayu)