RAPBD Berau 2026 Capai Rp3,3 T, Bupati Sri Juniarsih Tekankan Akuntabilitas

Ringkasan Berita:

• RAPBD Berau 2026 mencapai Rp3,325 triliun, dengan penekanan kuat dari Bupati Sri Juniarsih agar penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan transparan.
• Pemerintah menerapkan target kinerja pada setiap belanja daerah, termasuk di tingkat perangkat daerah dan program strategis.
• Dari sisi pembiayaan, RAPBD 2026 mengandalkan penerimaan dari prediksi SiLPA 2025, tanpa mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 dipatok sebesar Rp3,325 triliun.

Namun di balik besaran anggaran tersebut, muncul dorongan kuat agar pemerintah daerah memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Perhatian publik tak hanya tertuju pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara akuntabel.

Sejumlah pemerhati kebijakan menilai keberhasilan APBD sangat ditentukan oleh sejauh mana transparansi, evaluasi program, serta keterlibatan publik dalam mengawasi implementasi di lapangan.

Baca juga: Ketergantungan pada Dana Pusat, APBD Berau Terancam Terpengaruh Pemangkasan TKD

Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya terhadap hal tersebut.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menuturkan bahwa Pemkab telah menerapkan target kinerja pada setiap belanja daerah, baik di tingkat perangkat daerah maupun program strategis.

"Untuk penyusunan alokasi belanja, kami tetap mengacu pada standar harga satuan regional dan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Bupati Berau, Jumat (28/11/2025).

Ia menyebut penerapan target kinerja ini merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus memastikan bahwa belanja daerah benar-benar efektif dan efisien.

Baca juga: Dana Transfer Merosot, Berau Susun APBD 2026 Hanya Rp3,3 Triliun

Di tengah kondisi efisiensi anggaran nasional, keberhasilan pengelolaan APBD sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan.

Sementara itu, strategi pembiayaan Rancangan APBD 2026 juga mendapat sorotan. 

Pada rancangan tersebut, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pada komponen Pengeluaran Pembiayaan, melainkan lebih mengandalkan penerimaan pembiayaan dari prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025.

Bupati Berau menjelaskan bahwa alur pembiayaan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca juga: Komitmen Bupati Sri Juniarsih untuk Guru di Berau, Alokasikan 20 Persen dari APBD

Mengacu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari beberapa komponen seperti SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan pinjaman, hingga penerimaan kembali piutang daerah. 

Berau memanfaatkan kerangka regulasi tersebut sebagai dasar penyusunan pembiayaan Rancangan APBD 2026.

Di tengah dinamika efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional, Sri Juniarsih menekankan bahwa transparansi dan orientasi hasil menjadi kunci agar Rancangan APBD 2026 benar-benar menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

"Di tengah guncangan efisiensi anggaran, kami berharap rancangan APBD 2026 mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil," tuturnya. (*)