Dana Transfer Merosot, Berau Susun APBD 2026 Hanya Rp3,3 Triliun

Ringkasan Berita:

• Dana transfer pusat mengalami penurunan drastis, terutama pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga pendapatan Berau terkoreksi dari Rp4,1 triliun menjadi Rp2,7 triliun.
• APBD Berau 2026 disusun sebesar Rp3,3 triliun lebih, dan kini memasuki tahap pembahasan DPRD setelah disampaikan dalam Rapat Paripurna.
• Pemkab Berau tetap menargetkan pelayanan publik berjalan optimal, meski dalam tekanan fiskal, dan mengajak seluruh OPD menjaga kinerja ditengah keterbatasan anggaran.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menghadapi tahun anggaran tersulit dalam penyusunan APBD 2026 setelah mengalami penurunan drastis pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Berau menyesuaikan kembali target pendapatan dan arah kebijakan belanja daerah, sehingga Rancangan APBD 2026 kini disusun hanya sebesar Rp3,3 triliun lebih.

DPRD Berau menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 24 November 2025.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengatakan, penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca juga: Sekda Sebut Peluang Kerja Non Tambang Masih Banyak di Berau 

Ia turut memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja maksimal yang telah dilakukan hingga tercapainya kesepakatan bersama KUA dan PPAS beberapa waktu lalu.

“Dan akhirnya pada hari ini kita dapat melangkah ke agenda berikutnya yaitu penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (24/11/2025).

Subroto berharap TAPD dan OPD dapat bergerak cepat melakukan pembahasan sehingga Rancangan APBD 2026 bisa segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Agar dapat melaksanakan penetapan APBD Kabupaten Berau secara tepat waktu,” tuturnya.

Baca juga: Ketergantungan pada Dana Pusat, APBD Berau Terancam Terpengaruh Pemangkasan TKD

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menjelaskan bahwa Tahun Anggaran 2026 menjadi periode tersulit bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Berau.

Hal tersebut terjadi akibat penurunan dana transfer pusat dalam jumlah sangat besar, khususnya pada komponen Dana Transfer Umum (DTU) dari Dana Bagi Hasil (DBH).

“Dengan adanya kebijakan tersebut tentunya mengubah seluruh target pendapatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD,” bebernya.

Semula target pendapatan pada KUA-PPAS diproyeksikan sebesar Rp4,1 triliun lebih.

Namun setelah koreksi, angka tersebut turun menjadi Rp2,7 triliun atau berkurang Rp1,4 triliun lebih.

Baca juga: APBD Berau Capai Rp 5 Triliun selama Tiga Tahun Berturut-turut, Bupati: Jangan sampai Tersia-sia

“Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3,3 triliun lebih,” ujarnya.

Nota Keuangan beserta lampiran Rancangan APBD 2026 kini diserahkan ke DPRD Berau untuk dibahas, diteliti, dan disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Sri Juniarsih menekankan bahwa meski menghadapi tekanan fiskal yang berat, pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Di tengah keterbatasan ini, saya mengajak dan menyerukan kepada kita semua untuk tetap memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (*)