Penanganan Stunting Berau Terendah di Kaltim, Ini Kata Dinas Kesehatan

Ringkasan Berita:

• Berau berada di peringkat terbawah penanganan stunting di Kaltim, dengan nilai kinerja 94 poin berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim.
• Dinkes Berau menyebut persoalan utama bukan pada layanan kesehatan, melainkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya inovasi program sesuai kebutuhan lapangan.
• Pemprov memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan cakupan 29–31 indikator esensial, perbaikan penandaan anggaran, publikasi analisis tren hingga desa, dan kehadiran balita di posyandu.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kinerja penanganan stunting di Kabupaten Berau menjadi sorotan setelah hasil penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan Berau di posisi paling bawah dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

Penilaian tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.381/2025 tentang penetapan hasil kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024.

Dalam keputusan itu, Berau meraih nilai akhir 94 poin dan berada di peringkat ke sepuluh.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan penanganan medis, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, lingkungan, serta kesiapan lintas sektor dalam melakukan pencegahan dan intervensi.

Baca juga: Gerakan Cukup Dua Telur Upayakan Minimalisir Kasus Stunting di Berau

Menurutnya, pelaksanaan program stunting di daerah masih belum optimal dan membutuhkan perbaikan di sejumlah aspek, terutama dalam koordinasi lintas sektor.

“Konvergensi stunting itu ada aplikasi web pemda yang diisi oleh semua lintas sektor. Kalau kami Dinas Kesehatan sudah mengisi semua karena itu terkait capaian kinerja kami,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (5/12/2025).

Lamlay menjelaskan bahwa dari sisi sumber daya kesehatan, kapasitas yang tersedia sebenarnya sudah cukup memadai.

Namun, pelaksanaan program yang bersifat lintas sektor masih memerlukan evaluasi, termasuk memastikan program benar-benar sesuai kebutuhan kampung dan kelurahan.

Baca juga: Gambaran Wabup Gamalis soal Penurunan Stunting di Berau pada Tahun Mendatang

“Terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan, pola koordinasi lintas sektor dan hal yang sifatnya inovasi sesuai kondisi kampung atau kelurahan itu yang perlu diadakan,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa Dinas Kesehatan hanya menangani intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

Padahal penanganan stunting mencakup intervensi sensitif yang harus mempertimbangkan kondisi keluarga dan lingkungan sekitar.

“Sensitif artinya memandang sasaran bukan hanya anak stunting, tetapi juga keluarga dan lingkungannya,” jelasnya.

Baca juga: Cegah Stunting di Berau, Ibu Hamil Harus Rutin Periksa Kehamilan

Lamlay mencontohkan bahwa ketika seorang anak terindikasi stunting, petugas tidak hanya memeriksa status gizinya, tetapi juga menilai kondisi sanitasi, akses air bersih, kepemilikan jamban, serta layanan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya.

Kelompok pekerjaan tertentu seperti nelayan bahkan masuk kategori penerima intervensi bantuan pemerintah.

“Kalau kesehatan secara baku sudah. Tapi membangun keluarga yang memiliki anak stunting perlu dukungan semua lintas sektor,” tegasnya.