Senin, 1 Juni 2026

Wacana Pilkada Melalui DPRD

Rudy Mas'ud dan Seno Aji Tunggu Arahan Pusat soal Wacana Pilkada Melalui DPRD

Rudy Masud dan Seno Aji kompak menunggu arahan pusat terkait wacana Pilkada melalui DPRD.

Tayang:
TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS
PILKADA MELALUI DPRD - Kolase foto Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud-Seno Aji kompak menunggu arahan pemerintah pusat terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. (TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS) 
Ringkasan Berita:
  • Rudy Masud dan Seno Aji kompak menunggu arahan pusat terkait wacana Pilkada melalui DPRD.
  • Pemprov Kaltim menyatakan siap mengikuti keputusan nasional, termasuk garis kebijakan partai dan pemerintah pusat.
  • Biaya politik dan anggaran pemilu disorot, dinilai perlu evaluasi demi perbaikan ke depan.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur kompak menunggu arahan pemerintah pusat terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Di tengah menguatnya diskursus nasional soal Pilkada tidak langsung, sikap Pemprov Kaltim dinyatakan tegas: daerah akan mengikuti keputusan pusat.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak banyak berkomentar mengenai isu yang kembali mencuat tersebut.

Ia menegaskan akan menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil posisi lebih lanjut.

Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, PDIP Kukar Pilih Tetap Tenang

“Kita tunggu arahan dari pemerintah pusat ya, kita ikuti arahan,” ucapnya belum lama ini.

Sikap senada disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.

Ia menyatakan komitmen untuk tegak lurus terhadap keputusan pimpinan partai dan pemerintah pusat apabila nantinya ada perubahan sistem Pilkada.

“Kalau dari saya, yang jelas kami ikut pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Semakin Menguat, Gerindra dan Golkar Kaltim Satu Komando

Selain menyampaikan sikap politik, Seno Aji turut menyoroti persoalan tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, anggaran besar diperlukan untuk mendukung kerja lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, belum termasuk biaya kampanye yang harus ditanggung para kandidat.

Kondisi tersebut, kata Seno Aji, membuat beban politik dan anggaran menjadi sangat besar.

Karena itu, wacana yang berkembang di tingkat nasional dinilainya layak dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi ke depan.

“Nah, ini satu hal yang baik yang dilontarkan oleh Pak Presiden, Pak Bahlil, ketua-ketua partai dan mudah-mudahan nanti ke depan menjadikan hal yang baik untuk semuanya,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved