Akademisi Kaltim Bongkar Risiko Pilkada Langsung, Mahal dan Rawan Korupsi

Ringkasan Berita:

• Akademisi Kaltim menilai pilkada langsung berbiaya tinggi, mendorong praktik politik uang dan korupsi perizinan.
• Wacana pilkada melalui DPRD muncul sebagai alternatif lebih murah, meski dinilai berpotensi mempersempit partisipasi publik.
• Partai politik disorot gagal menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik, sehingga demokrasi lokal belum berjalan sehat.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sejumlah akademisi dari Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti adanya wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai memiliki konsekuensi masing-masing, baik pilkada langsung atau melalui DPRD.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul), Anwar Alaydrus menilai pilkada langsung melahirkan persoalan struktural serius dalam demokrasi lokal, terutama akibat tingginya biaya politik yang harus ditanggung para kandidat.

Ongkos politik yang besar itu, menurut dia, mendorong kepala daerah terpilih mencari cara mengembalikan modal, yang pada akhirnya membuka ruang luas bagi praktik korupsi.

“Rata-rata kepala daerah yang ketangkap KPK itu bermain di perizinan. Bahkan ada satu penjabat kepala daerah yang hanya tiga bulan menjabat, tapi mengeluarkan lebih dari 250 izin, tambang, sawit, dan macam-macam. Selama tanda tangan mereka masih laku, itu akan dilakukan, karena biaya politik yang dikeluarkan memang sangat tinggi,” kata Anwar dalam diskusi publik bertema Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Kafe Hitam Manis Heritage Balikpapan, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: Di Kaltim, Hasto Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD dan Sampaikan Pesan Megawati

Anwar menjelaskan, pilkada langsung juga menciptakan kompetisi politik yang tidak sehat karena kemenangan sering kali ditentukan oleh kekuatan modal, bukan kapasitas kepemimpinan.

Elektabilitas kerap dibangun secara artifisial melalui politik uang dan mobilisasi pragmatis, sementara uji kapabilitas dan rekam jejak calon justru terpinggirkan.

Dalam pandangannya, dorongan untuk mengembalikan pilkada ke mekanisme tidak langsung muncul karena aktor politik belajar dari mahalnya biaya Pilkada langsung.

Dengan jumlah pemilih yang jauh lebih sedikit, proses lobi dinilai lebih terukur dan efisien dari sisi biaya, meski berisiko mempersempit partisipasi publik.

Baca juga: Orasi Mahasiswa Kaltim Tolak Pilkada Lewat DPRD: Lebih Banyak Mudharat

“Kalau dipilih DPRD, biayanya jelas jauh lebih kecil. Katakan saja cukup pegang 30 orang anggota dewan, dikali Rp2 miliar saja, itu sudah pasti jadi. Sementara kalau di masyarakat, mau keluar ratusan miliar pun peluangnya masih lima puluh banding lima puluh,” ujar Anwar.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul menilai pilkada langsung belum berjalan ideal karena berlangsung di tengah kondisi sosial yang belum siap, baik dari sisi pendidikan politik maupun ketahanan ekonomi masyarakat.

Situasi tersebut membuat praktik politik transaksional tumbuh subur dan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari setiap kontestasi.

Ia menegaskan bahwa politik uang dalam pilkada tidak semata berbentuk pembagian uang atau barang, tetapi juga mencakup janji, bantuan terselubung, hingga investasi pra-pemilu yang bersifat transaksional.

Baca juga: Mahasiswa Kukar Ancam Aksi Lebih Besar Jika Tuntutan Tolak Pilkada via DPRD Tak Dipenuhi

Rendahnya literasi politik membuat pemilih sulit membedakan antara program kebijakan dan praktik manipulatif.

“Praktik manipulasi politik itu bukan hanya uang atau barang, tapi juga janji dan investasi sebelum pilkada. Ini terjadi karena kedewasaan pemilih kita belum terbentuk secara utuh, sehingga pilihan tidak didasarkan pada nalar yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Saipul.

Saipul juga mengaitkan pilkada langsung dengan mekanisme pencalonan partai yang tidak transparan, sehingga mendorong kandidat menempuh jalan pintas politik uang.