Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Rudy Mas'ud dan Seno Aji Tunggu Arahan Pusat

Mekanisme pilkada di DPRD bertujuan agar peran partai politik dalam mencetak pemimpin menjadi lebih dominan. 

PKB berargumen bahwa Pilkada langsung saat ini seringkali hanya menjadi panggung bagi figur yang memiliki modal finansial besar atau sekadar popularitas tinggi, tanpa pernah berproses sebagai kader partai. 

“Dengan Pilkada lewat DPRD, ruang bagi kader internal yang telah ‘berkeringat’ di partai untuk memimpin daerah akan lebih terbuka lebar,” tukas Bang Udin.

Menjawab keraguan atas suara rakyat, Bang Udin memahami kekhawatiran mengenai hilangnya keterwakilan suara rakyat.

PKB bersikap, bahwa kedaulatan rakyat sebenarnya sudah dititipkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih di DPRD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

"Rakyat sudah menentukan pilihan menjadi wakilnya di DPRD. Di situlah ruang bagi rakyat untuk mengkaji siapa yang layak mereka pilih sebagai wakilnya," imbuhnya.

PKB menekankan pentingnya edukasi dan pencerdasan politik agar masyarakat lebih selektif dalam memilih anggota legislatif yang benar-benar aspiratif. 

Hubungan antara rakyat dan wakilnya di DPRD inilah yang diharapkan menjadi bentuk transaksi intelektual dan rasional demi kepentingan daerah.

“Ini kan berdebatnya suara rakyat, suara rakyat. Rakyat sudah menitipkan kepada DPR sebagai wakilnya, saat ini penting untuk rakyat di edukasi, agar memilih wakil rakyatnya yang se-frekuensi, seirama dan senafas dengan aspirasinya sebagai warga negara,” tandas Bang Udin.

PDIP Kaltim Fokus Konsolidasi

Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur memilih tidak reaktif terhadap wacana pengembalian Pilkada ke DPRD.

Partai berlambang banteng moncong putih itu justru memprioritaskan penguatan internal.

Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan fokus utama partainya saat ini adalah konsolidasi struktur organisasi pasca-Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab).

“Kami diminta fokus konsolidasi struktural. Baru saja selesai Konferda dan Konfercab, termasuk pemilihan Ketua DPRD dan DPC. Setelah ini kami fokus pembentukan struktur sampai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW,” ujarnya.

Menurut Nanda, penguatan struktur hingga akar rumput lebih penting dibanding terjebak dalam polemik perubahan sistem Pilkada yang masih dibahas di tingkat nasional.

Ia menyebut, PDIP secara nasional akan membahas isu Pilkada tidak langsung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026, dalam kerangka agenda reformasi hukum nasional.