Dana Desa Rp19 Miliar Segera Cair, Sekda PPU Ungkap Alasan Keterlambatan

Sejumlah pos anggaran yang dinilai belum menjadi prioritas kini diberi tanda khusus atau “bintang” dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

 Penandaan ini membuat anggaran tersebut tidak dapat langsung dicairkan, hingga ada evaluasi dan persetujuan lanjutan dari pemerintah daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan, pengendalian anggaran dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pencairan dana, dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi.

“Di sistem sudah ada bintangnya. Kalau sudah dibintangi, itu tidak boleh direalisasikan dulu. OPD sudah kami sampaikan secara teknis bahwa belanja tersebut harus dihemat,” ungkapnya Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Embung 17 Hektare di Lawe-Lawe PPU Disiapkan untuk Air Baku, Banjir, dan Mitigasi Kebakaran

Selain penandaan prioritas, BKAD juga menerapkan pembatasan realisasi anggaran secara bulanan.

Setiap pos belanja dibagi dalam porsi tertentu per bulan, dan sistem akan otomatis menolak pencairan, jika melewati batas yang ditentukan.

“Contohnya anggaran makan dan minum Rp10 juta, itu harus dibagi 12 bulan. Kalau realisasi di satu bulan melebihi porsi tersebut, sistem langsung menolak,” ujarnya.

Muhajir menambahkan, sebelum pencairan dana dilakukan, BKAD juga memverifikasi secara ketat rencana anggaran kas (RAK) yang diajukan masing-masing OPD.

Verifikasi ini tidak sekadar administratif, melainkan memastikan kesesuaian antara rencana dan kebutuhan riil.

Baca juga: Seluruh Perjalanan Dinas OPD Harus Persetujuan Sekda PPU, Ini Alasannya

Langkah pengendalian ini, menurut Muhajir, diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, memastikan belanja tetap terkendali, serta menjamin kewajiban keuangan pemerintah daerah dapat dipenuhi tepat waktu.

"Penyediaan dana kami atur per bulan. Rencana anggaran kas kami cek betul, tidak hanya formalitas,” pungkasnya. (*)