Reses DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur dan Air Bersih, Pengamat Pertanyakan soal Insentif Guru Honor

Fokus pembangunan yang digeser ke infrastruktur jalan kecamatan dianggap sebagai langkah yang kurang tepat sasaran secara kewenangan, karena wilayah tersebut seharusnya menjadi domain pemerintah kabupaten/kota.

Tentunya semua publik di Bumi Etam, kini menanti keberanian DPRD Kaltim, khususnya fraksi-fraksi pendukung pemerintah, untuk tetap kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan justru menjadi ‘benteng’ yang mendiamkan keluhan masyarakat di akar rumput.

"Pemerintah provinsi sepertinya kewalahan membuktikan janji Gratispol dan Jospol setelah satu tahun memimpin.

Akibatnya, isu sengaja digiring ke infrastruktur antar-kecamatan untuk menutupi ketidaksiapan mereka dalam menjalankan program strategis yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat," tandas Saipul.

Isi Laporan Reses Golkar dan Gerindra

Sebelumnya diberitakan, persoalan program Gratispol–Jospol rupanya tidak terserap fraksi Golkar dan Gerindra sebagai partai pengusung utama Gubernur–Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam masa reses tahun 2026.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Pengunjuk Rasa, Bedah Data Gratispol hingga Transparansi Pendidikan

Tribunkaltim.co mencatat, fraksi Golkar dan Gerindra banyak membahas infrastruktur, pelayanan dasar hingga pertanian.

Tiga isu ini paling banyak disuarakan warga Bumi Etam ke para anggota dewan dari dua partai yang kini ‘berkuasa’ di Kaltim tersebut, dalam pelaksanaan reses masa sidang III DPRD Provinsi Kaltim tahun 2025.

Rekap aspirasi masyarakat hasil kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) yang berlangsung pada 25 Januari–1 Februari 2026 lalu, juga sudah dibacakan pada Rapat Paripurna ke-3 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).

“Berdasarkan aspirasi yang berkembang dari hasil kegiatan reses anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dan sekaligus juga saran yang disampaikan sebagian besar masyarakat di seluruh daerah pemilihan (dapil) se-Kaltim menyampaikan aspirasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi peningkatan Jalan Jembatan dan Jalan lingkungan permukiman perbaikan drainase penyediaan air bersih,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Golkar, Salehuddin yang diberi mandat dalam membacakan laporan hasil reses.

Menurut Fraksi Golkar, aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kaltim masih perlu dan gencar dilakukan lewat APBD Provinsi Kaltim maupun anggaran pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Jelaskan Program Gratispol, Perbandingannya dengan BKT era Isran-Hadi

Aspirasi yang terhimpun dari hasil kegiatan reses DPRD Kaltim dari fraksi Golkar akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam Musrenbang RKPD tahun anggaran 2027.

“Laporan hasil pelaksanaan reses anggota fraksi Partai Golkar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada masing-masing dapil sebagai bahan pertanggungjawaban serta masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa-masa yang akan datang dengan harapan, meski kondisi anggaran saat ini terbatas, tetapi dapat dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sementara, fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim scara Dalam laporannya, menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari konektivitas jalan di Mahakam Ulu hingga ancaman krisis pangan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah diingatkan agar tidak main-main dalam menjaga lahan pertanian produktif yang kini rawan beralih fungsi.