10 Provinsi dengan Ruang Kelas SMA Rusak Ringan Terbanyak, Ada Kaltim!

Meski demikian, keberadaan ruang kelas rusak berat tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelayakan proses pendidikan.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, posisi Kalimantan Timur tergolong tinggi dalam kategori rusak ringan/sedang.

Kalimantan Barat mencatat 30,93 persen, Kalimantan Tengah 36,44 persen, Kalimantan Selatan 25,93 persen, dan Kalimantan Utara 31,41 persen.

Dengan demikian, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan persentase rusak ringan/sedang tertinggi di Pulau Kalimantan.

Perbandingan dengan Provinsi Lain

Papua sebagai provinsi dengan angka tertinggi juga memiliki persentase ruang kelas baik sebesar 30,36 persen dan rusak berat 10,07 persen.

Papua Pegunungan bahkan mencatat angka rusak berat 15,66 persen, tertinggi secara nasional.

Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase rusak ringan/sedang terendah, yakni 7,95 persen.

 Sebanyak 91,62 persen ruang kelas SMA di DKI Jakarta berada dalam kondisi baik, dan hanya 0,43 persen yang tergolong rusak berat.

Kepulauan Riau dan Bali juga mencatat kondisi relatif baik, masing-masing dengan 76,36 persen dan 76,24 persen ruang kelas dalam kondisi baik, serta rusak ringan/sedang di bawah 20 persen.

Data ini memperlihatkan adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan antarwilayah di Indonesia.

Provinsi di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan cenderung memiliki persentase kerusakan yang lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan dan pusat pemerintahan.

Tingginya persentase ruang kelas rusak ringan/sedang bukan sekadar angka statistik.

Kondisi fisik bangunan sekolah berpengaruh terhadap kenyamanan belajar siswa, konsentrasi, serta keselamatan selama proses pembelajaran berlangsung.

Ruang kelas dengan atap bocor, ventilasi tidak memadai, atau instalasi listrik bermasalah dapat mengganggu kegiatan belajar, terutama saat musim hujan atau cuaca ekstrem.

Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.