DPRD Samarinda Sidak Terowongan, Soroti Tambahan Anggaran Rp90 Miliar

Dalam peninjauan, rombongan melihat langsung ketebalan struktur tambahan yang mencapai sekitar 50 sentimeter.

Berdasarkan paparan teknis, penguatan tersebut diklaim cukup untuk menahan potensi longsor di masa mendatang. Meski demikian, DPRD Samarinda menegaskan bahwa proyek strategis ini tidak boleh membahayakan masyarakat.

Baca juga: Isu Anggaran Rp133 Miliar untuk Proyek Terowongan Samarinda, Wali Kota Andi Harun Ungkap Faktanya

Pertanyaan publik mengenai kapan terowongan dapat digunakan juga menjadi bahasan utama. DPRD meminta penjelasan terkait progres pengurusan izin dan sertifikasi di Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Deni mengungkapkan bahwa sejak 31 Desember 2025 terjadi perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kini pengajuan tidak lagi hanya uji kelayakan, tetapi langsung menuju Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dengan tambahan dokumen administratif.

“Ada perubahan mengenai SOP untuk pengajuan di KKJTJ, yaitu harus adanya dokumen tambahan untuk mendapatkan SLF,” jelasnya.

Tanpa SLF, terowongan tidak dapat dibuka untuk umum meskipun fisik proyek telah selesai. Karena itu, DPRD meminta kepastian tahapan serta jadwal evaluasi yang harus dilalui sebelum sertifikat diterbitkan.

“Kita berharap setelah Lebaran nanti bisa dilakukan uji coba. Paling tidak masyarakat bisa memastikan bahwa terowongan ini aman dan layak dilalui,” pungkasnya. (*)