Dishub Samarinda Tolak Bajaj karena Bertentangan Perda Nomor 20 Tahun 2002

Mengenai alasan diperbolehkannya bus atau minibus dibandingkan bajaj, ia menjelaskan bahwa bajaj berbasis sewa atau daring dan bukan merupakan angkutan umum massal.

Sementara itu, bus memiliki skema yang didorong pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Satu unit bus dapat mengangkut sekitar 40 orang, sehingga secara signifikan mampu mengurangi kepadatan penggunaan ruang jalan dibandingkan kendaraan kecil yang digunakan secara individu,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti potensi masalah lain jika bajaj diizinkan beroperasi, yakni kebiasaan menunggu penumpang di tepi jalan yang dapat memicu kemacetan baru. 

“Pasti ada yang ngetem. Berbeda dengan sistem angkutan umum yang telah dirancang dengan titik-titik pemberhentian tertentu seperti di Pasar Pagi atau Jalan Gajah Mada, sehingga lebih tertata dan tidak menimbulkan kepadatan lagi,” kata Manalu. 

Karena itu, ia berharap solusi penghematan energi ke depan dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum sebagai moda transportasi utama. (*)