APBD Kukar Diproyeksi Anjlok Pada 2027, Pemkab Andalkan Kolaborasi Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diperkirakan masih berlanjut hingga tahun 2027.

Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Data menunjukkan, APBD Kukar mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. 

Dari Rp14,3 triliun pada 2024, turun menjadi Rp11,1 triliun pada 2025, lalu kembali merosot ke angka Rp7,16 triliun di 2026. 

Baca juga: Bupati Kukar Tegaskan Pinjaman Daerah Sesuai Prosedur, Aulia Rahman: Tak Wajib Paripurna DPRD

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. 

Namun, ia menegaskan bahwa berbagai upaya telah disiapkan agar program pembangunan tetap berjalan.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi pembangunan melalui pendekatan pentahelix. 

Dalam skema ini, pemerintah melibatkan dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

“Kita akan meng-cluster di masing-masing kecamatan, melibatkan badan usaha dan tokoh masyarakat. Jadi pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD, tapi dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, Pemkab Kukar juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor potensial. 

Di antaranya melalui pendapatan air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta penguatan bisnis melalui perusahaan daerah (perusda).

Baca juga: Bupati Kukar Terapkan WFH Mulai 10 April 2026, ASN Wajib Hemat Listrik hingga BBM

Menurut Aulia, peningkatan pendapatan daerah juga harus mampu berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap APBD.

“Kalau bisa berdampak ke PDRB, itu langsung berkontribusi ke daerah. Tapi kalau hanya di pendapatan per kapita, dampaknya lebih ke individu,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai peningkatan pendapatan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.

“Ketika pendapatan masyarakat meningkat, perputaran ekonomi akan tumbuh dan itu pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan,” pungkasnya. (*)