POPULER KALTIM: Rudy Mas'ud Siap Hadapi Hak Angket DPRD dan Penemuan Mayat di Sungai Mahakam

Ringkasan Berita:

• Gubernur Rudy Mas'ud siap hadapi hak angket jika digulirkan DPRD Kaltim.
• Polda Kaltim ungkap dugaan korupsi BLKI Balikpapan, sita uang lebih Rp1 miliar.
• Viral! Jasad mengapung di Sungai Mahakam Samarinda bikin heboh.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Jumat (24/4/2026).

Berikut tiga berita paling populer di Kalimantan Timur:

1. Gubernur Rudy Mas'ud Siap Hadapi Hak Angket Jika Digulirkan DPRD Kaltim

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, merespons hangatnya isu wacana pengguliran hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. 

Isu ini mencuat setelah tujuh fraksi di Karang Paci menandatangani pakta integritas dari Aliansi Rakyat Kaltim menyusul aksi demonstrasi pada Selasa (21/4/2026) lalu.

Salah satu poin dalam pakta integritas tersebut memuat desakan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Baca juga: POPULER KALTIM: Demo 21 April 2026 Sempat Memanas dan 7 Fraksi DPRD Sepakat Usulan Massa Aksi

Menanggapi hal itu, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan penjelasan jika mekanisme politik itu benar-benar berjalan di legislatif.

"Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya, di dalam kita melaksanakan, mengesahkan APBD, itu tidak bisa disahkan kalau DPRD itu tidak setuju," tegas Rudy dalam kegiatan bincang-bincang santai bersama awak media di Hotel Claro Pandurata Samarinda, Kamis (23/4/2026) malam.

Mantan legislator Senayan ini juga membedah aturan main mengenai hak angket, interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat. 

Rudy menjelaskan bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 20, fungsi pengawasan memang melekat pada dewan, selain fungsi legislasi dan penganggaran.

Menurutnya, instrumen seperti hak angket maupun interpelasi merupakan hal yang lumrah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. 

Baginya, pembagian peran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari keseimbangan kekuasaan atau trias politica yang harus dihormati.

"Di dalam demokrasi kita, itu adalah memang hak yang diberikan kepada DPRD selaku legislatif. Jadi di sini yang disebut namanya trias politica," sebutnya.

Rudy menambahkan bahwa setiap langkah yang diambil dewan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki regulasi yang jelas. 

Ia menilai dialog antara legislatif dan eksekutif melalui hak-hak tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat demi transparansi kebijakan.