Literasi 'PR' yang tak Kunjung Tuntas

Data PISA 2022 menjadi "alarm" yang seharusnya membuat kita terjaga. Skor literasi dan numerasi pelajar Indonesia yang konsisten di bawah rata-rata negara OECD bukan sekadar angka statistik. 

Itu adalah sinyal darurat bahwa ada yang salah dalam cara kita mentransfer pengetahuan. Kita terlalu sibuk mengganti sampul buku (kurikulum), tetapi sering kali lupa memperbaiki cara anak-anak kita memahami isi di dalamnya.

Di era digital, tantangan ini naik kelas. Masalahnya bukan lagi tentang ketiadaan akses informasi, melainkan "kelebihan beban" informasi. 

Ironisnya, di tengah derasnya arus data, kemampuan analisis generasi muda justru tampak semakin dangkal. 

Literasi bukan sekadar mengeja huruf, melainkan kemampuan memilah fakta, memahami konteks, dan berpikir kritis. 

Tanpa itu, hoaks akan terus merajalela dan budaya membaca hanya akan menjadi artefak masa lalu.

Kita harus jujur mengakui bahwa beban ini tidak bisa dipanggul oleh guru sendirian, apalagi jika kapasitas mereka tidak merata. 

Guru adalah kompas dalam badai informasi ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. 

Inisiatif kolaboratif dari berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh komunitas maupun organisasi sosial, setidaknya memberi setitik harapan bahwa upaya perbaikan itu ada dan nyata.

Namun, pendidikan tidak boleh bergantung pada program-program sporadis semata. Ia butuh komitmen jangka panjang dan keberpihakan kebijakan yang tulus. 

Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk berhenti sejenak dari perayaan permukaan. 

Kita perlu bertanya: apakah ruang kelas kita sudah menjadi tempat bagi anak-anak untuk berani berpikir, atau hanya tempat untuk menghafal jawaban?

Menuntaskan masalah literasi adalah menuntaskan masa depan bangsa. 

Penguatan Kapasita Pendidik

Menyambut Hari Pendidikan Nasional ke-67 ini, persoalan pendidikan di Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak.