Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Tanggapi Terkait Usulan Hak Angket

Rapat sendiri juga dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, serta Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana.

Di depan pimpinan rapat, Damayanti menyinggung perihal isu sterilisasi media yang sempat terjadi di ruang sidang. 

Serta menegaskan bahwa informasi mengenai respons dewan terhadap aksi massa harus diketahui publik.

"Saya rasa tidak perlu media dilarang ke ruangan. Karena ini berkaitan informasi, apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD atas aksi 214. Respon dari DPRD pada aksi 214," tegas Damayanti mengawali interupsinya.

Ia kemudian menyoroti bahwa sudah dua pekan berlalu sejak aksi tanggal 21 April 2026.

Namun belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat. 

Padahal, saat itu dua pimpinan dan tujuh perwakilan fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam Pakta Integritas.

"Kalau hitung-hitungannya dari 21 April, ini sudah berjalan dua minggu. Namun sampai saat ini, mohon izin saya sekadar mengingatkan kita semuanya. Saat itu ada dua pimpinan plus tujuh perwakilan fraksi yang menandatangani Pakta Integritas. Namun, sampai sejauh ini, ya mohon maaf, kalau saya bilang, saya sampaikan lambat, memang kita lambat," bebernya. (*)