Harga Solar Non Subsidi Naik, Akademisi Unmul Samarinda Ingatkan Risiko Efek Berantai

Untuk menahan dampak tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah fiskal yang cepat dan tepat sasaran, terutama dalam menjaga distribusi dan biaya logistik pangan.

“Pemerintah pusat perlu memastikan solar subsidi benar-benar mengalir ke sektor yang berhak, yakni angkutan umum, nelayan kecil, petani, dan distribusi pangan strategis. Kebocoran ke industri besar harus ditekan dengan digitalisasi kuota dan pengawasan SPBU,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan subsidi ongkos angkut pangan, menggelar operasi pasar berbasis biaya logistik, serta mendukung operasional nelayan kecil dan distribusi ikan. Pengendalian tarif transportasi umum juga menjadi poin penting agar tidak terjadi lonjakan biaya yang membebani masyarakat.

“Tarif bus dan angkutan umum sebaiknya tidak dibiarkan naik liar; pemerintah dapat memberi kompensasi sementara kepada operator, dengan syarat tarif penumpang kelas ekonomi ditahan,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dampak kenaikan ini justru paling dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sekalipun.

“Mereka tidak membeli solar, tetapi membeli beras, telur, ikan, sayur, LPG, air galon, ongkos ojek, ongkos bus, dan biaya kirim barang. Dengan pendapatan tetap, kenaikan kecil harga pangan dan transportasi langsung menggerus daya beli. 

Kelompok ini tidak punya banyak ruang substitusi, tidak bisa menunda makan, tidak bisa menunda sekolah anak, dan tidak bisa memindahkan rumah lebih dekat ke tempat kerja. Jadi dampaknya bukan hanya inflasi, tetapi penyempitan ruang hidup ekonomi rumah tangga bawah,” lanjutnya.

Baca juga: Antrean BBM Masih Terjadi, Pertamina Sebut Penyaluran Solar dan Pertalite di Balikpapan Lebihi Kuota

Hairul menyimpulkan, kenaikan solar non-subsidi merupakan tekanan biaya yang bergerak perlahan namun berpotensi memicu gelombang inflasi lanjutan dalam waktu dekat.

Menurutnya, kenaikan solar non-subsidi adalah tekanan biaya yang bergerak diam-diam. Hal ini tidak selalu langsung terlihat sebagai lonjakan inflasi pangan hari ini, tetapi dapat menjadi gelombang kedua (ripple effects theory) dalam beberapa minggu ke depan melalui ongkos kirim, tarif bus, harga pangan segar, dan pendapatan petani/nelayan. 

“Pemerintah tidak harus menahan semua harga, tetapi wajib menahan titik rambatnya seperti logistik pangan, angkutan umum, nelayan kecil, dan pasar tradisional. Di situlah daya beli masyarakat bawah paling cepat bocor,” pungkasnya. (*)