Polemik Transportasi Online
Polemik Transportasi Online Semakin Riuh, Begini Tanggapan Wali Kota Rizal Effendi
Massa yang telah berkumpul kemudian melakukan unjuk rasa atas penutupan usaha transportasi daring di Polres Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Sejak kemarin, Rabu (11/10/2017), sejumlah sopir angkutan kota (angkot) Balikpapan telah berkumpul di kawasan kantor Walikota Balikpapan untuk aksi unjuk rasa.
Mereka yang mengatasnamakan aksi unjuk rasa Gabungan Seluruh Angkutan Umum Kota Balikpapan ini mengaspirasikan mengenai penolakan sistem transportasi daring (online).
Dalam tuntutan tersebut massa mendesak pemerintah kota untuk melakukan penutupan transportasi daring di Kota Balikpapan seperti di antaranya Go Car, Grab, dan Uber.
Baca: Terus Bertambah, Petisi Dukungan Transportasi Online Sudah Ditandatangani 6.248 Warganet
"Kami butuh ketegasan sama pemerintah. Harus hari ini pemerintah berani mengambil sikap, tindakan untuk menutup," ungkap Sugianto, Koordinator Lapangan Sektor Barat Unjuk Rasa Angkutan Umum Kota Balikpapan.
Kehadiran transportasi berbasis daring tersebut dianggap telah mengurangi penghasilan para supir taksi konvensional.
"Sejak kehadiran online penghasilan kami sedikit. Sekarang sudah tidak bisa lagi mengajak anak dan istri ke mal. Dulu masih bisa," kata pria yang biasa disapa Anton ini yang kini telah berusia 48 tahun.
Baca: Sopir, Pemkot, dan DPRD Balikpapan Sepakat Tutup Transportasi Online, Apa Solusinya untuk Warga?
Dari aksi unjuk rasa tersebut dalam rapat pertemuan antara perwakilan sopir taksi konvensional dengan Kepala Dishub Sudirman Djayalaksana dan DPRD menghasilkan tiga kesepakatan.
Pertama, menutup segala bentuk kegiatan operasional serta pelayanan transportasi daring (online) Grab, Gojek, dan Uber di Balikpapan yang belum memenuhi perizinan.
Kedua, membentuk tim pengawasan (dari kepolisian, dinas perhubungan, DPRD dan Perwakilan Asosiasi Gabungan Angkutan Umum seperti angkot dan taksi) dalam hal tataran teknik pengawasan dan pengendalian untuk dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Ketiga, pembentukan tim audiensi ke Kementrian Perhubungan dan Presiden RI terkait penutupan aplikasi Gojek, Uber dan Grab yang belum memenuhi perizinan.
Baca: Setelah Balikpapan Tutup Transportasi Online, tak Lama Samarinda Menyusul
Keputusan tersebut akan tembuskan ke Menteri Perhubungan dan Presiden Republik Indonesia.
Setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan para supir taksi konvensional, hari ini Kamis (12/10/2017) kembali terjadi aksi demo tandingan.
