Bawaslu: Orang Buta pun Tak Mau Masuk Lubang yang Sama

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dirilisnya nama serta 9 pihak dalam indikasi pelanggaran pelaksaan Pilkada 2018, diminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim bisa menjadi pelajaran bagi pihak terkait untuk tidak melakukan hal yang sama. 

Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2018). 

Diketahui, dalam nama 9 pihak yang dilaporkan Bawaslu, termasuk di antaranya nama Gubernur Kaltim, Awang Faroek.

Ia dilaporkan ke Kemendagri oleh Bawaslu Kaltim atas indikasi dugaan pelanggaran yang menodai profesionalitasnya sebagai pemimpin Kepala Daerah. 

Baca juga:

Sempat Dirawat di RSUD AWS, Balita Korban Ledakan Epiji 12 Kg Akhirnya Meninggal Dunia

Lebih 10 Bangunan Ludes Terbakar di Jalan Bukit Barisan, Ini Keluhan Petugas Pemadam

Disebut Banyak Melanggar, Paslon Ini Justru Terkejut dengan Jumlah Algaka Mereka

"Proses kampanye yang masih akan berlangsung hingga 23 Juni, membuat Bawaslu kemungkinan tetap akan melakukan publikasi pihak-pihak mana saja yang nantinga diindikasi lakukan pelanggaran. Tak berhenti hingga di 9 pihak ini saja. Ini sebagai bukti apa saja yang telah kami kerjakan, serta sekaligus sebagai keterbukaan publik," ucap Galeh Akbar. 

Dilakukannya publikasi di kemudian hari, juga tak menutup kemungkinan akan kembali mancantumkan nama Gubernur.

Itu jika beliau masih didapati mengulangi hal yang sama. Pasalnya, dalam wawancara Tribun dengan Awang Faroek, ia sama sekali tak merasa melanggar seperti yang dilaporkan Bawaslu. 

"Soal apa ? Silakan saja. Saya kan berbicara sebagai Gubernur. Fungsinya saja. Saya kan bukan Jurkam, saya Gubernur. Masa Gubernur tak boleh atur kota .Belum ada. Saya merasa tak ada yang saya langgar kok,” ucapnya ucap Awang Faroek Jumat lalu. 

Menanggapi hal tersebur, Galeh Akbar menjelaskan Bawasku tidak akan pandang bulu, terhadap jabatan, posisi, atau siapapun yang terindikasi melanggar. 

Baca juga: