Minimalisir Sengketa, Dinas Pertanahan Mulai Mendata Lahan Milik Negara

Adanya peralihan atau pergantian kepala kampung, menurutnya menjadi pemicunya.

Minimalisir Sengketa, Dinas Pertanahan Mulai Mendata Lahan Milik Negara
TRIBUN KALTIM / GEAFRY NECOLSEN
EKSEKUSI LAHAN - Konflik akibat sengketa lahan yang pernah terjadi di Kabupaten Berau seperti ini, bisa dihindari jika pemerintah memiliki data yang akurat tentang pertanahan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Muharram, telah menginstruksikan secara tegas agar Dinas Pertanahan mulai melakukan inventarisasi aset milik pemerintah daerah. Terutama aset berupa lahan.

Pasalnya menurut Muharram, hingga saat ini masih banyak aset yang tidak terdata dengan baik, saling tumpang tindih dan dikhawatirkan akan menjadi polemik di kemudian hari.

“Sebagai contoh, masih banyak sekolah yang gedungnya punya pemerintah, tapi lahannya miliki pribadi warga, atau sebaliknya, lahan milik pemerintah tapi bangunannya milik warga. Ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Menanggapi instruksi ini, Kepala Dinas Pertanahan Berau, Supriyanto, mengatakan pihaknya sedang fokus menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan.

Dengan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Berau, pemerintah telah memiliki payung hukum untuk melakukan melaksanakan instruksi ini.

Supriyanto menjelaskan, tumpang tindih lahan lebih banyak terjadi di perkampungan.

Adanya peralihan atau pergantian kepala kampung, menurutnya menjadi pemicunya.

Contohnya, kata Supriyanto, kepala kampung terdahulu telah menerbitkan surat tanah di atas lahan negara, kemudian pemerintah kampung selanjutnya, juga mengeluarkan surat tanah di lokasi yang sama.

“Hasil evaluasi kami di lapangan, hal-hal seperti ini yang sering terjadi. Surat tanah diterbitkan di lahan yang sudah ada pemiliknya. Ini memicu terjadinya sengketa lahan hingga berujung ke persoalan perdata,” ungkapnya.

Karena itu, Supriyanto mengatakan, kewenangan penerbitan surat tanah akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kecamatan, tidak lagi oleh pemerintah kampung.

Dinas Pertanahan akan menempatkan dua orang tenaga pendamping di kecamatan untuk membantu proses penerbitan surat tanah ini.

“Dengan cara seperti ini, kami berharap tidak ada lagi tumpang tindih lahan. Masyarakat yang mengurus surat tanah juga mendapat kepastian hukum,” ujarnya.

Pihaknya saat ini juga tengah membangun sistem berbasis aplikasi guna mempermudah pengurusan surat tanah.

Aplikasi ini nantinya dapat mengidentifikasi status lahan negara yang hendak digarap oleh masyarakat.

“Pertama kami perlu mendata tanah-tanah negara. Jadi kalau ada warga yang mau mengurus surat, bisa melihat langsung melalui aplikasi, apakah lahan itu sudah ada pemiliknya atau tidak,” tandasnya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help