Blok Mahakam

SALAM TRIBUN

Blok Mahakam
Oleh ACHMAD BINTORO

MENUNGGU itu menyebalkan. Tapi  sejauh ini hanya itulah yang bisa dilakukan Kementerian ESDM dan Pertamina. Sudah beberapa bulan menunggu sikap Total EP Indonesie, sejak pemerintah memberikan hak kelola Blok Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ke Pertamina, 2 Juli 2015, Total tak kunjung menjawab tawaran share down 30 persen di blok tersebut.

Total kini seperti (sengaja) lupa bahwa ia pernah sangat menginginkan agar kontraknya diperpanjang lagi. Proposal perpanjangan sudah dibuat sejak 2008, 10 tahun sebelum kontrak keduanya berakhir. Dan terus di-up date dari waktu ke waktu. Namun pemerintahan yang berkuasa saat itu belum juga memberi keputusan.

Baca: Suara dari Talisayan

Proposal terakhir pun tak dijawab. Saat itu -- ketika desakan publik makin kuat agar Blok Mahakam diberikan kepada BUMN Pertamina -- Total EP Asia Pasifik mengajukan proposal ke pemerintah adanya masa transisi lima tahun pasca-kontrak berakhir 2017 dengan kepemilikan 70 persen (berbagi sama rata dengan Inpex), dan 30 persen Pertamina. Skema itu diperlukan karena menggarap Blok Mahakam menurutnya, dibutuhkan teknologi tinggi dan modal besar. Waktu lima tahun juga untuk transfer teknologi sebelum akhirnya Pertamina menguasai 100 persen saham Blok Mahakam.

Boleh jadi apa yang dirasakan Total selama beberapa tahun itu, sama dengan apa yang kini dirasakan pemerintah: digantung dalam ketidakpastian.

Menteri ESDM Sudirman Said kemudian mengultimatum Total untuk memberi kepastian jawaban ya atau tidak, paling lama 31 Desember 2015. Ini adalah ultimatum kedua setelah tenggat pertama akhir Oktober 2015 tak digubris. Total tetap bergeming dengan diamnya. Tak mengiyakan. Tak juga menolak. Dalam beberapa kesempatan, jawaban kepada media pun tak berubah: masih menunggu keputusan dari Total Perancis, induk perusahaan itu, yang menguasainya bersama Inpex Jepang.

Kenapa pemerintah masih memberi kesempatan kepada Total, meski tekanan publik begitu kuat agar hak pengelolaan itu diberikan sepenuhnya ke national oil company?

Yang pasti bukan soal berbaik hati. Kalau dipikir-pikir masih kurang baik apa sih pemerintah dengan sudah mengizinkan asing bercokol hingga 50 tahun di Senipah. Selama lebih empat dasarwarsa itu, Blok Mahakam telah memberi pendapatan kepada negara sebesar US$ 83 miliar (sekitar 1.079 triliun). Tentu pendapatan Total jauh lebih berlipat-lipat lagi.

Baca: Kaltim Wow

Pun kendati sumur-sumur itu sudah menua, diperkirakan masih akan menyumbang pendapatan ke negara sebesar US$8,4 miliar atau sekitar Rp 109,2 triliun untuk 20 tahun ke depan pasca-tahun 2017. Asumsinya, sisa cadangan gas pada 2017 diperkirakan tinggal 2 TCF. Dengan asumsi harga gas US$10 per juta british thermal unit (million british thermal unit/mmbtu), maka pendapatan kotor mencapai US$ 20 miliar selama masa kontrak 20 tahun. Itu belum kondesat yang sekitar 70.000 barel oil per day (beopd).

Dari pendapatan itu, 40 persen merupakan investasi kontraktor yang dikembalikan (cost recovery). Sisanya jatah bagi hasil pemerintah dan kontraktor. Dari sisa itu, kontraktor dapat 30 persen, dan 70 persen untuk negara.

Bukan pula karena pemerintah gentar menghadapi tekanan asing. Kenyataannya, eh untungnya, pemerintah Perancis tak seperti umumnya para pemimpin AS, yang cenderung mau ikut mencampuri (baca: mengamankan) investasi besarnya di Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk takut!

Baca juga: Sangkulirang