Blok Mahakam

Jokowi memang bukan Evo Morales. Tetapi, keduanya memiliki kesamaan: bukan peragu dan bukan penakut terhadap tekanan asing. Sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Bolivia pada Januari 2006, Morales ditakut-takuti ketika akan menasionalisasi kekayaan sumberdaya alam negaranya, khususnya hydrocarbon (migas) yang selama berpuluh-puluh tahun dikuasai asing.

Para kontraktor asing mengatakan, Bolivia akan dapat dibawa ke mahkamah arbitrase internasional. Bolivia akan rugi miliaran dolar AS jika berani otak-atik dan menuntut renegosiasi berbagai kontrak karya dan bagi hasil yang telah diteken 20 tahun sebelumnya. Akan tetapi Morales menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya bahwa ia bukan si peragu seperti dua presiden sebelumnya, Gonzalo de Lozada dan carlos Mesa.

Baca: Wakil rakyat

Sekali lagi, kalau tawaran itu masih diberikan kepada Total, itu karena Pemerintah tak ingin ketika Pertamina mengambilalih Blok Mahakam per 1 Januari 2018, produksi akan langsung anjlok. Apa mau dikata, Pertamina memang belum punya pengalaman untuk mengelola blok sebesar Mahakam, blok yang selama ini dioperasikan dengan standar tinggi dan rakus modal. Memang, ada sejumlah ladang gas yang dikelolan Pertamina. Tapi kecil-kecil. Bahkan, kalau pun hasil ladang dari Pulau Sabang hingga Merauke itu dikumpulkan jadi satu tetap tak bisa menyangi hasil produksi Mahakam yang 1,7 miliar kaki kubik.

Pertamina dengan kondisinya yang seperti itu ibarat orang yang biasa mengendarai motor bebek, tiba-tiba disuruh bawa Harley. Tentu saja akan mudah jatuh. Tidaklah mudah mengerjakan apa yang bukan setiap hari dikerjakan. Jika ini dipaksakan, bukan mustahil operasional ladang gas ini menjadi tidak maksimal. Jika produksi drop, maka pemasukan ke negara akan berkurang. Padahal, blok ini besarnya setara dengan seperempar target lifting migas nasional.

Kita yakin Total bukan tidak mau mengambil share down 30 persen itu. Bagaimana pun blok ini telah memberi banyak laba, dan masih akan cukup besar. Tahun 2014 lalu saja, laba bersih yang diperoleh Total sebagai operator Blok Mahakam diperkirakan mencapai US$5 miliar (setara Rp65 triliun). Angka ini hampir empat kali lebih besar dibanding laba bersih yang dibukukan Pertamina pada tahun sama, yang "hanya" US$1,57 miliar dollar AS, setara Rp 20,41 triliun. Karena itu banyak pemain yang kemudian ingin mendapat giliran.

Masalahnya, dengan harga minyak yang terus anjlok belakangan ini, banyak perusahaan bakal lebih memilih untuk bertahan (antara lain dengan melakukan efisiensi) ketimbang investasi. Apa lagi jika harga investasi yang dipatok Pertamina mencapai US$1,8 miliar (setara Rp 234 triliun) untuk 30 persen, belum lagi modal kerja. Tentu bukan hal yang mudah meyakinkan korporasi raksasa migas sekelas Total untuk mau memercayakan uang ratusan triliun itu di bawah pengelolaan Pertamina yang selama ini masih dicap kurang efisien dan tidak bisa menjamin menghilangkan KKN dari tubuhnya.

Nasionalisasi dengan tujuan memeberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat patut kita dukung. Tentu saja bukan nasionalisasi buta, yang diboncengi oleh para pemburu rente. Masih ada 23 blok migas yang bakal habis kontraknya mulai 2018 hingga 2021. Blok Mahakam akan menjadi pertaruhan bagi pemerintah sekaligus tantangan terberat Pertamina.

Pertamina harus menunjukkan dirinya mampu. Juga harus mau berbenah untuk menjadi perusahaan yang efisien, terfokus, dan komit menghilangkan KKN di tubuhnya, agar keengganan Total (jika akhirnya menolak tawaran 30 persen) untuk bergabung di Blok Mahakam tidak menjadi martil bagi 23 blok migas lainnya yang kini juga akan segera habis masa kontraknya. Kepada sekitar 20 korporasi asing di negerinya, Morales bilang: "Bolivia menginginkan Mitra, bukan Tuan." Kita pun mestinya bisa mengatakan hal yang sama. (*)