Wacana Pemkot Pangkas Tunjangan di Luar Gaji, Ribuan PNS Terancam tak Bisa Bayar Utang
Sudah jadi rahasia umum, kalau mayoritas PNS itu menggadaikan SK-nya untuk beli rumah atau mobil.
lihat foto
Namun dalam kondisi APBD yang diproyeksikan Rp 796 miliar tahun depan, Pemerintah tidak mungkin mempertahankan belanja pegawai yang sudah mencapai 620 miliar atau setara 77 persen APBD.
Neni Moerniaeni
Jika keinginan tersebut dipenuhi, maka hampir dapat dipastikan pembangunan Bontang akan terhenti.
"Tidak ada uangnya, saya sudah coba utak-atik tapi sulit, biar kita jungkir balik pun memang tidak gampang , saya juga tidak mau mengambil kebijakan seperti ini, tapi kalau kondisinya seperti ini mau gimana lagi. Tidak mungkin saya mengenyampingkan kepentingan orang banyak," kata Neni.
Menurut Walikota, besaran belanja pegawai Rp 620 miliar dirancang dalam kondisi APBD yang surplus yakni kisaran pendapatan Rp 1,9 triliun tahun 2015-2016.
Sementara saat ini, prediksi pendapatan susut 60 persen akibat berkurang transfer dana perimbangan dari pusat.
Untuk itu, Neni menegaskan, bahwa solusi terbaik yang mesti ditempuh PNS di lingkungan Pemkot Bontang saat ini adalah, mengubah pola hidup konsumtif dan lebih berhemat membedakan mana kebutuhan dan keinginan.
Terkait ancaman kredit macet, Walikota mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak.
"Pesan saya dengan kondisi APBD terkini bisa jadi bahan pelajaran bagi pegawai menghindari pola hidup yang konsumtif," tandasnya. (*)
