Defisit APBD
Perbankan Blacklist Sejumlah Pegawai Pemkot, PNS Tidak Boleh Pinjam Duit
Di Samarinda misalnya, perbankan sudah menekankan PNS di lingkungan Pemkot agar tidak lagi meminjam uang atau utang.
Penulis: tribunkaltim | Editor: Amalia Husnul A
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Kaltim, Siti Zubaidah dan Budhi Hartono
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Desifit anggaran sejumlah daerah di Kaltim, berdampak pada pula kinerja perbankan, terutama dalam urusan kredit atau utang kepada nasabah terutama dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Di Samarinda misalnya, perbankan sudah menekankan PNS di lingkungan Pemkot agar tidak lagi meminjam uang atau utang. Bahkan ada beberapa pegawai yang sudah di-blacklist.
"Ya betul itu, PNS banyak yang di-blacklist, bahkan sudah ada peringatan dari Bank. Pihak bank sendiri yang datang ke sini (Kantor BPKAD), untuk memberitahu masalah tersebut.
Selama saya kerja baru kali ini (terjadi), luar biasa," ungkap Toni Suhartono, Kepala Badan Keuangan Asli Daerah (BKAD) Kota Samarinda saat Tribun Kaltim temui di ruangannya, Senin (21/11/2016).
Toni yang sudah mengabdi selama 20 tahun di Pemkot Samarinda, merasa kasihan dengan PNS, lantaran ada beberapa yang hingga saat ini di-blacklist lantaran tidak boleh lagi pinjam uang di bank.
"Kasihan PNS ini, banyak ini yang di-blacklist, sampai pihak Bank meminta kita untuk memberikan tekanan sedikit kepada PNS. Tapi kalau ditanya alasannya ya sama, mereka (PNS) pinjam pakai Tunjangan Pengahasilan Pegawai (TPP)," katanya.
Baca: Wacana Pemkot Pangkas Tunjangan di Luar Gaji, Ribuan PNS Terancam tak Bisa Bayar Utang
Disampaikan Toni, kalau TPP tidak ada bagaimana PNS tersebut harus membayarnya.
"Bank sudah kasih peringatan, bahkan sudah datang ke BPKAD, karena melalui surat peringatan tidak mempan. Kalau pun kami tanya dengan yang bersangkutan kaya apa mau bayar, uangnya saja tidak ada.
Gaji sudah itu diikat di bank-bank Kaltim, sebenarnya TPP dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ini untuk makan saja. Miris juga kita dengar," ujar Toni lirih.
Walau begitu, di tahun 2017 mendatang Toni, akan memperjuangkan TPP dan TTP Pemkot Samarinda, walaupun beberapa kota di Kaltim TTP dipotong bahkan ada yang dihapus.
"Tidak ada kepala daerah yang mau menghapus itu, karena itu menyusahkan pegawai, kalau turun kinerja pegawai repot juga, daripada ada pegawai yang ngojek lagi, kasihan kan.
Baca: Wacana Pemangkasan Tunjangan di Luar Gaji, Guru Tuntut Kesetaraan Penghasilan
Dalam sebulan TPP di Samarinda sebesar Rp 20 Miliar, dana itu untuk semua pegawai Pemkot," ujarnya.
"Prinsipnya kami dari BKAD mau perjuangkan, karena kasian PNS, sudah banyak betul yang dikurangi. Susah betul, ini saja kemarin tiga bulan tidak dibayar, maunya dibayar tahun 2017.
Tapi lihat dulu duitnya, kita masih berjuang untuk itu dengan melihat kondisi keuangan yang ada," ungkapnya.
