Perbankan Blacklist Sejumlah Pegawai Pemkot, PNS Tidak Boleh Pinjam Duit

Disampaikan Toni, dalam prioritas saat ini adalah gaji, operasional kantor. Sehingga bisa melayani masyarakat.

"Belanja wajib juga menjadi prioritas BPKAD, urusan wajib, seperti perbaikan jalan, oprational kantor, dan lainnya," kata Toni.

PAD harus Bertambah

Baca: ‎Industri Perkebunan, Potensi PAD Kaltim Atasi Defisi Anggaran

Wacana pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), bakal berdampak kepada penghasilan setiap pegawai.

Tetapi, jika TPP tetap ingin dipertahankan, maka pemerintah harus bersedia dan komitmen menggantikan dana tersebut (yang dialokasi untuk TPP) dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total nilai alokasi TPP.

"Dulu waktu tahun 2011, saya masih di DPRD Samarinda, menawarkan itu. TPP tahun itu untuk pegawai Samarinda, sekitar Rp 28 miliar.

Saya bilang tidak apa-apa dialokasikan, tetapi pemkot harus bisa mengganti dana itu tahun depan dengan peningkatan PAD," ungkap Agus Suwandy, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Senin (21/11/2016).

Dengan komitmen itu, lanjut Agus, Pemkot Samarinda berhasil menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda meningkat dari Rp 280 menjadi Rp 360 miliar.

Baca: Ketua Fraksi PKB: Wajar Pendapatan Anggota Dewan Naik, Pemprov Sudah Duluan Naik di TTP

Logikanya, menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, kalau TPP disetujui setiap tahun dianggarkan, maka APBD berkurang.

"Berarti ada dana APBD yang keluar untuk TPP. Bagaimana untuk mengembalikan dana yang keluar untuk TPP itu. Ya PAD harus ada target lebih dari jumlah TPP itu.

Karena PAD setiap tahun meningkat lebih, kita alokasi TPP setiap tahun," tutur Agus menceritakan.

Sementara untuk alokasi TPP di Provinsi Kaltim, kata Agus, setiap tahun dikucurkan sekitar Rp 400 miliar.

"Kan harusnya, ada pemasukan PAD Kaltim senilai itu atau lebih (Rp 400 miliar), untuk menggantikan alokasi untuk PAD itu," tegasnya.

Hanya saja, Agus mengaku belum menyarankan atau memberitahukan agar TPP di provinsi tidak terpangkas atau terganggu.

Baca: TPP Dialokasikan Rp 400 M, PAD Kaltim Harus Bertambah Dua Kali Lipat

"Caranya PAD Kaltim harus bisa mencari ganti senilai Rp 400 miliar setiap tahun untuk TPP itu," ujarnya.